Padang, RANAHNEWS – Komitmen DPRD Kota Padang dalam mengawal tata kelola keuangan daerah kembali diperlihatkan melalui rapat pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2024 yang digelar pada 27-28 Mei 2025. Selama dua hari berturut-turut, Komisi II DPRD Kota Padang melakukan evaluasi mendalam bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, demi memastikan setiap potensi pendapatan daerah tidak terbuang percuma.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan pentingnya akurasi dan transparansi dalam penarikan pajak, terutama terhadap sektor-sektor potensial seperti pajak sarang burung walet, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada listrik dan belanja makan-minum, serta Pajak Penerangan Jalan (PPJ).
“Pajak bukan sekadar pungutan. Harus ada kejelasan dasar perhitungannya. Kita tidak bisa menerima data mentah begitu saja tanpa verifikasi di lapangan,” ujarnya tegas dalam rapat yang juga dihadiri lintas fraksi dan perwakilan eksekutif.
Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap potensi pendapatan dari pajak sarang walet mencapai Rp6 miliar, namun belum tergarap optimal akibat minimnya penetapan wajib pajak. Menyikapi hal itu, Bapenda Kota Padang telah menggalang sinergi dengan DPMPTSP dan Balai Karantina Sumatera Barat guna memutakhirkan data usaha walet serta meningkatkan kepatuhan pelaporan SPTPD.
Muharlion juga menyoroti potensi PPJ dari industri yang menghasilkan listrik sendiri, seperti PT Semen Padang. “Potensinya bisa Rp600 juta. Ini tidak bisa diabaikan,” tegasnya. Pemeriksaan telah dilakukan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) akan segera diterbitkan untuk Tahun Pajak 2024.
Tak ketinggalan, sektor makanan dan minuman juga menjadi perhatian, terutama dari transaksi belanja makan-minum instansi pemerintah yang dinilai belum seluruhnya tercatat sebagai objek pajak.
“Seluruh OPD harus berinovasi dan memperkuat koordinasi. Kita harus mulai dari perencanaan yang matang hingga penegakan aturan di lapangan,” sambung Muharlion. Ia juga menegaskan bahwa petugas pajak yang terbukti bermain harus ditindak tegas.
Wakil Ketua Komisi II, Miswar Djambak, menyampaikan bahwa penguatan ekonomi lokal harus diimbangi dengan pendapatan daerah yang sehat dan berkelanjutan. “Kalau bisa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita tembus satu triliun. Tapi harus dengan arah pembangunan yang jelas, apakah kita ingin menjadi kota wisata, pendidikan, atau perdagangan,” katanya.
Senada, Rafli Boy dari Fraksi Nasdem turut menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan. Ia mendorong optimalisasi sektor parkir di kawasan kuliner dan pariwisata untuk menambah PAD. “Kenyamanan wisatawan itu bagian dari pelayanan publik. Pendapatan dari sektor ini juga bisa terus kita tingkatkan,” katanya.
Rapat kerja tersebut menjadi ruang kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan langkah konkret menuju Padang yang lebih maju dan mandiri secara fiskal. Setelah penyampaian nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Wali Kota Padang, DPRD langsung tancap gas membentuk panitia khusus (Pansus) dari masing-masing komisi untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.
“Kita targetkan Ranperda ini segera ditetapkan sesuai jadwal. Semua harus bekerja maksimal,” tutup Muharlion. (adv)
Komentar