Padang, RANAHNEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri, menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKS) SMK Swasta se-Sumatera Barat di Ruang Banggar DPRD Sumbar, Senin (20/1/2025). Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Dinas Pendidikan Sumbar, Ariswan.
Dalam kesempatan tersebut, Evi Yandri mendengarkan berbagai aspirasi dari pengurus dan anggota FKS SMK Swasta yang menyoroti sejumlah persoalan, termasuk ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta dalam penerimaan siswa baru.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan hari ini. Tentu, semua langkah akan dilakukan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku,” ujar Evi Yandri.
Ia juga menambahkan, komunikasi dengan anggota DPRD Sumbar dan Dinas Pendidikan menjadi kunci dalam menemukan solusi. “Soal program pokok pikiran (Pokir) DPRD bisa dibahas lebih lanjut, termasuk kemungkinan hibah kepada yayasan. Namun, semuanya tetap harus melalui mekanisme dan melibatkan Dinas Pendidikan Sumbar,” jelasnya.
Ketua FKS SMK Swasta Sumbar, Zardoni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap menurunnya jumlah siswa di sekolah swasta dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai kebijakan penerimaan siswa baru selama ini lebih berpihak kepada sekolah negeri.
“Selama tiga tahun terakhir, sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa yang signifikan. Kami berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk mendukung sekolah swasta agar tetap berkontribusi dalam mencerdaskan generasi muda,” kata Zardoni.
Zardoni juga meminta adanya sinergi antara sekolah negeri dan swasta dalam penerapan kebijakan penerimaan siswa baru. Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pemberian izin pendirian sekolah baru di Sumbar.
“Kami mengusulkan agar pemerintah memperketat pemberian izin pendirian sekolah swasta yang baru, sehingga tidak semakin membebani sekolah yang sudah ada,” tambahnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat dialog antara DPRD, Dinas Pendidikan, dan pihak sekolah swasta untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Sumatera Barat. DPRD Sumbar diharapkan dapat menjembatani kepentingan berbagai pihak demi kemajuan dunia pendidikan di daerah ini. (rn/*/pzv)
Komentar