Jakarta, RANAHNEWS.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong arah pembangunan Sumatera Barat tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan fiskal daerah, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan diaspora Minangkabau di berbagai daerah maupun luar negeri.
Hal itu disampaikan Muhidi saat menjadi pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta, Sabtu (23/5).
Menurut Muhidi, percepatan pembangunan Sumbar membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar potensi daerah dapat berkembang lebih kompetitif dan berdaya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai Sumbar memiliki berbagai komoditas unggulan yang belum memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat. Komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga hasil pertanian strategis lainnya dinilai perlu didorong menuju industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurutnya, investasi tidak hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menegaskan persoalan strategis, termasuk tanah ulayat, perlu diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan nilai “saiyo sakato”.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi mengatakan DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut model “Bintang Laut”. Konsep itu menempatkan pembangunan daerah tidak bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kolaborasi antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola kolaboratif tersebut dapat membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan menghadapi tantangan global.
Selain itu, Muhidi juga mengajak diaspora Minangkabau untuk berkontribusi nyata bagi kampung halaman melalui investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, hingga dukungan pemikiran.
“Pulang tidak selalu harus dimaknai secara fisik. Pulang dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, serta perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman,” ujarnya.
Ia menilai budaya Minangkabau menjadi modal sosial penting dalam menghadapi persaingan global. Nilai “Saiyo Sakato”, semangat gotong royong, dan kuatnya jaringan kekerabatan dinilai dapat menjadi kekuatan pembangunan daerah.
“Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain. Keberhasilan dan pengalaman para perantau harus menjadi energi positif untuk kemajuan Ranah Minang,” katanya.
Forum MDNG 2026 turut dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau dan pejabat negara, di antaranya Kepala Badan Pengelola BUMN Republik Indonesia Dony Oskaria, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, serta Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) Andre Rosiade.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki kontribusi besar dalam sejarah nasional maupun internasional.
Ia menyebut banyak tokoh Minang berperan sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa, termasuk Raja Baginda, Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Tan Malaka.
Menurut Mahyeldi, Sumbar masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, mulai dari kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, hingga layanan infrastruktur dasar dan sosial ekonomi.
Ia berharap para perantau Minang dapat bersama-sama membangun kampung halaman melalui potensi dan kemampuan yang dimiliki.
“Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap kepada seluruh tokoh perantau yang hadir untuk bisa bersama-sama dengan kami yang ada di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutupnya. (adv)
Komentar