Pada g, RANAHNEWS.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diminta memfokuskan APBD 2027 untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp17,9 triliun. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, dalam rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait di Padang, Senin (11/5/2026).
Rapat tersebut diikuti BPBD, Bappeda, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
Menurut Doni, penanganan pascabencana di Sumbar memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat karena kebutuhan rehabilitasi infrastruktur masih sangat besar.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran Rp17,9 triliun mencakup penanganan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi.
Doni menyebut berbagai usulan rehabilitasi infrastruktur berasal dari pemerintah kabupaten dan kota, baik untuk kewenangan daerah maupun provinsi. Karena itu, koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar diminta lebih diintensifkan.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat, tetapi daerah harus menyiapkan dokumen pendukung,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah provinsi juga perlu aktif mengoordinasikan program infrastruktur yang dibiayai melalui skema Transfer ke Daerah (TKD) agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan terarah.
Menurut Doni, sejumlah usulan penanganan infrastruktur nantinya akan masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama pada sektor jalan, sungai, dan irigasi.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan jalan, sungai, dan irigasi,” katanya.
Selain itu, Doni meminta organisasi perangkat daerah terkait segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk berbagai proyek infrastruktur daerah. Ia menilai kesiapan dokumen teknis akan mempercepat realisasi bantuan dari pemerintah pusat.
Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat bencana saat ini meliputi jalan, sungai, irigasi, dan lahan pertanian sehingga diperlukan sinergi lintas sektor dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutup Doni. (rn/*/pzv)
Komentar