Padang, RANAHNEWS – Pengelolaan dana hibah sebesar Rp1,8 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat kembali menuai sorotan tajam dari DPRD. Dalam rapat kerja Komisi V DPRD Sumbar bersama Ketua KONI, pengurus KONI kabupaten/kota, pengurus provinsi cabang olahraga, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar pada Selasa (5/8/2025), isu akuntabilitas dan pergeseran anggaran tanpa prosedur menjadi pusat perhatian.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Lazuardi Erman, mengingatkan bahwa dana hibah merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus transparan, terukur, dan sesuai aturan. Ia menegaskan DPRD tidak akan mentolerir adanya manuver anggaran tanpa pertanggungjawaban yang sah.
“Ini dana hibah rakyat, jumlahnya Rp1,8 miliar. Penggunaannya harus jelas. Jangan sampai ada pergeseran dana tanpa koordinasi dan akuntabilitas. Jika ini dibiarkan, bisa berimplikasi hukum,” kata Lazuardi dengan nada tegas.
Ketegasan juga datang dari Kepala Dispora Sumbar, Maifrizon. Ia menolak mencairkan kembali dana untuk kegiatan Rakerprov dan Musorprov KONI yang sebelumnya sudah teralokasi dalam termin pertama 2025. Menurutnya, tidak ada dasar hukum untuk pencairan tambahan dana tersebut.
“Kami, baik saya selaku Pengguna Anggaran, Bu Wit sebagai KPA, dan Pak Elvis sebagai PPTK, tidak ingin bermasalah di kemudian hari. Dana untuk kegiatan itu sudah dicairkan, dan kami tidak akan mencairkan ulang,” tegas Maifrizon.
Ia juga menyayangkan sikap KONI Sumbar yang melakukan pergeseran anggaran tanpa komunikasi atau konsultasi dengan Dispora. Ia menyindir, mestinya koordinasi cukup dengan ‘menyeberang jalan’ ke kantor Dispora, namun hal itu tidak dilakukan.
“Sebenarnya mudah, tinggal datang saja ke seberang jalan. Tapi sepanjang tahun ini tidak ada koordinasi dari KONI. Ketika diminta laporan, malah Dispora dituduh mengada-ada,” ucapnya menyindir.
Sikap Dispora mendapat dukungan dari kalangan media. Ketua Forum Wartawan Parlemen (FWP) Sumbar, Novrianto Ucok, menyatakan apresiasinya terhadap upaya Dispora menjaga tata kelola anggaran yang bersih. Namun ia juga berharap konflik internal KONI segera diselesaikan dengan semangat kekeluargaan.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Kadispora. Itu penting agar anggaran tidak disalahgunakan. Namun jangan sampai polemik ini berlarut-larut. Olahraga harus diselamatkan dan sportifitas tetap diutamakan,” ujarnya.
Rapat berlangsung panas dengan berbagai masukan dari KONI kabupaten/kota dan pengurus cabang olahraga. Fokus akhirnya tertuju pada dua hal krusial: keharusan transparansi penggunaan dana hibah Rp1,8 miliar dan kepastian pelaksanaan Musorprov KONI Sumbar 2025.
Komisi V DPRD Sumbar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berdampak negatif terhadap pembinaan olahraga dan prestasi atlet Sumatera Barat di masa depan. (rn/*/pzv)
Komentar