Padang, RANAHNEWS — Keributan dalam proses pengamanan sebuah kafe di KM 19, Tanjung Aur, memunculkan sorotan baru setelah tokoh masyarakat Rimbo Kaluang, Manda, mempertanyakan cara dubalang bertindak pada malam kejadian. Ia menyayangkan insiden yang berujung pada pelaporan pengelola kafe ke Polresta Padang.
Keterangan dari orang-orang yang berada di dalam kafe menyebutkan bahwa situasi saat dubalang dan Satpol PP datang masih tenang. Musik sudah dimatikan, belum ada pengunjung, dan hanya terdapat karyawan serta pengelola yang baru terbangun dari tidur. Mereka menyatakan pengelola sempat “dipasmoan” dan menerima ucapan kasar, sehingga tuduhan penyerangan dianggap tidak sesuai fakta.
Manda yang meninjau langsung lokasi menjelaskan bahwa kafe tersebut berada jauh dari permukiman, dikelilingi pergudangan dan area persawahan. Lokasinya tidak terlihat dari jalan raya, sehingga menurutnya kecil kemungkinan kafe itu mengganggu warga sekitar.
Ia mengaku terkejut karena selama ini pengelola dikenal kooperatif dan tidak pernah bersikap arogan. Kesaksian di lokasi menyebut keributan justru bermula dari cara dubalang berbicara yang dinilai keras dan memaki, meski pengelola telah mempersilakan duduk serta mengajak berdialog.
Dubalang disebut datang bersama Satpol PP dan langsung menuding pelanggaran Perda Nomor 1 sembari menghardik agar kafe segera ditutup. Padahal, menurut kesaksian tersebut, tidak ada kegiatan hiburan berlangsung saat itu.
Situasi memanas ketika pengelola tersinggung oleh ucapan dubalang. “Semestinya dubalang bukan pengambil tindakan, tetapi memberi masukan atau saran. Jika ada perlawanan, barulah dilaporkan kepada pihak berwenang, bukan membentak atau langsung menyuruh tutup, apalagi saat kejadian belum pukul 24.00 WIB,” kata Manda, Kamis (11/12/2025).
Ia menilai kekerasan tersebut dapat dicegah jika tidak ada pihak yang memancing dengan bahasa kurang pantas. Manda kemudian meminta Wali Kota Padang mengevaluasi peran dubalang dan menegaskan pentingnya pembinaan dari Satpol PP. Menurutnya, dubalang awalnya dibentuk untuk pendekatan sosial dalam pencegahan tawuran di tingkat kelurahan, bukan untuk mengambil tindakan langsung di lapangan.
Ia juga mengingatkan perlunya verifikasi terhadap laporan anggota agar keputusan pimpinan tetap objektif. “Pimpinan jangan hanya menerima laporan sepihak. Coba cek lokasi usaha dan penyebab keributan. Banyak laporan bawahan yang terkadang tidak sesuai, sehingga berisiko membuat pimpinan terlihat mudah dibodohi,” ujarnya. (rn/*/pzv)
Komentar