Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kabupaten Solok mempercepat penanganan rumah warga yang terdampak bencana hidrometeorologi dengan memfinalisasi data penerima bantuan, menyiapkan lokasi hunian tetap (huntap), serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Percepatan Penanganan Rumah Terdampak Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, Arosuka, Kamis (4/6/2026). Rapat dipimpin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKPP) Kabupaten Solok Retny Humaira dan dihadiri Wakil Bupati Solok Candra, Kepala BKD Safnur, Kepala Dinas Sosial Desmalia Ramadhanur, Kepala BPBD Khairul, unsur Forkopimda, serta sejumlah wali nagari.
Kepala DPRKPP Kabupaten Solok Retny Humaira menjelaskan, pada tahap awal sebanyak 348 unit rumah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) sebagai rumah terdampak bencana. Namun, bencana yang kembali terjadi di sejumlah wilayah menyebabkan perubahan tingkat kerusakan dan munculnya laporan rumah terdampak yang sebelumnya belum terdata.
“Awalnya ada rumah yang masuk kategori rusak ringan maupun rusak sedang. Akan tetapi, karena bencana kembali terjadi, tingkat kerusakannya meningkat menjadi rusak berat. Selain itu, kami juga menerima laporan dari nagari terkait rumah-rumah yang sebelumnya belum terdata,” ujar Retny.
Untuk memastikan validitas data, DPRKPP melakukan pendataan ulang dengan melibatkan Forkopimda, Forkopimcam, TNI, dan Kejaksaan. Tim gabungan turun langsung ke lapangan guna melakukan verifikasi dan pencocokan data yang disampaikan pemerintah nagari maupun masyarakat terdampak.
Hasil verifikasi terakhir yang dilakukan sekitar dua pekan lalu menunjukkan jumlah rumah terdampak meningkat menjadi 598 unit. Pendataan tersebut menggunakan indikator yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebagai acuan penilaian.
“Atas dasar hasil verifikasi tersebut, saat ini kami sedang menyusun revisi SK rumah terdampak bencana,” kata Retny.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok Safnur menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan rencana penganggaran untuk mendukung pengadaan dan sertifikasi lahan yang akan digunakan dalam program penanganan pascabencana.
Menurutnya, kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Saat ini pemerintah daerah tengah menyelesaikan finalisasi penambahan kas daerah yang akan disampaikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah untuk penyesuaian anggaran.
“Terdapat beberapa item penambahan anggaran yang direncanakan, salah satunya untuk pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi hunian tetap (huntap),” jelas Safnur.
Wakil Bupati Solok Candra menegaskan pentingnya percepatan finalisasi data dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah pusat. Ia meminta DPRKPP terus memantau perkembangan usulan bantuan huntap yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Solok.
“Data huntap terpadu yang kita usulkan berjumlah 180 unit. Saya minta DPRKPP terus memantau perkembangan di pusat, berapa yang disetujui dan bagaimana progresnya,” tegas Candra.
Ia juga meminta data rumah terdampak yang kini berjumlah 598 unit segera difinalisasi. Pemerintah nagari diminta menyerahkan data terakhir paling lambat sehari setelah rapat dilaksanakan.
“Jika tidak ada lagi perubahan, maka data final akan segera ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati serta diketahui oleh Forkopimda,” ujarnya.
Selain finalisasi data, Candra meminta DPRKPP bersama pemerintah nagari segera membentuk tim khusus untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi huntap terpadu. Menurutnya, proses pembebasan lahan harus segera berjalan agar target program dapat direalisasikan sesuai jadwal.
“Kami meminta OPD teknis di bawah koordinasi DPRKPP untuk menyampaikan laporan tertulis setiap pekan agar progres pekerjaan dapat dipantau secara jelas, termasuk perkembangan finalisasi data,” katanya.
Menutup arahannya, Candra mengingatkan seluruh pihak agar memberikan perhatian penuh terhadap masyarakat terdampak bencana dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi melalui percepatan penanganan yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Ini adalah masyarakat kita yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana. Karena itu, saya berharap kita semua dapat menyisihkan waktu dan tenaga terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai karena kelalaian kita, masyarakat tidak mendapatkan haknya. Saya yakin setiap ikhtiar yang dilakukan untuk membantu masyarakat akan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar