Padang, RANAHNEWS.com — Sejumlah modus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/6/2026). Temuan tersebut mendorong pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina memperkuat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.
Modus yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Rakor dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang terhadap penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya berjalan tertib dan tepat sasaran.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Fadly.
Menurut Fadly, pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu terus diperkuat karena antrean kendaraan di sejumlah SPBU, termasuk di Kota Padang, dalam beberapa pekan terakhir sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
Ia juga mendorong percepatan penyempurnaan regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk menutup berbagai celah penyalahgunaan yang selama ini memicu antrean panjang di SPBU.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak sehingga pengawasan di seluruh daerah perlu diperkuat.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujarnya.
Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurutnya, pengawasan tersebut berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan dan mengindikasikan berkurangnya praktik penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
“BPH Migas juga tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan,” kata Chrisnawan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman. Ia menyebut konsumsi solar subsidi menurun signifikan setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” ujar Fakhri.
Melalui rakor tersebut, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. (rn/*/pzv)
Komentar