Padang, RANAHNEWS.com — DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan gubernur terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan serta Pemberdayaan Petani, sekaligus mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi, Senin (11/6/2026).
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar dan dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Nanda Satria.
Turut hadir Sekretaris DPRD Sumbar Maifrizon, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Dahrul Idris, anggota dewan, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama jajaran OPD dan Forkopimda Sumbar.
Dalam sambutannya, Muhidi menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,07 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pembangunan daerah bergerak positif di tengah dinamika global dan proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.
“Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, konsistensi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Muhidi.
Ia menilai capaian tersebut dapat menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam rapat itu, seluruh fraksi DPRD Sumbar menyampaikan sejumlah catatan terkait pembangunan infrastruktur jalan, tata kelola regulasi, hingga pemerataan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti pentingnya sinkronisasi pembangunan jalan dengan proyek strategis nasional, peningkatan anggaran infrastruktur, pemerataan pembangunan hingga Kepulauan Mentawai, serta pengawasan kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Fraksi NasDem menekankan perlunya pengawasan kendaraan bertonase berlebih, percepatan pembangunan jalan vital seperti kawasan Sicincin, dan kejelasan mekanisme penanganan darurat infrastruktur.
Fraksi Golkar menilai persoalan infrastruktur berkaitan dengan arah kebijakan anggaran dan penegakan aturan ODOL, termasuk minimnya fasilitas keselamatan jalan seperti rambu dan penerangan.
Sementara Fraksi PKS menekankan pentingnya keselamatan jalan, mitigasi bencana, pengawasan ruang milik jalan (Rumija), dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran muatan kendaraan.
Fraksi Gerindra menyoroti tingginya data kerusakan jalan serta perlunya audit jalan, digitalisasi data infrastruktur, dan skema pembiayaan jangka panjang melibatkan perusahaan pengguna jalan.
Adapun Fraksi PPP menyoroti percepatan perbaikan jalan rusak, keselamatan jalan, serta perhatian terhadap kawasan warisan dunia Sawahlunto World Heritage Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS).
Dalam tanggapannya, Mahyeldi menyampaikan Ranperda bidang pendidikan dan perlindungan petani merupakan sektor strategis yang perlu disusun selaras dengan regulasi nasional, kemampuan daerah, dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menekankan pentingnya penguatan data, harmonisasi regulasi, dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.
Mahyeldi berharap seluruh Ranperda yang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang implementatif, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan pembahasan lanjutan dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (rn/*/pzv)
Komentar