Padang, RANAHNEWS.com — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera meninjau sejumlah kawasan terdampak banjir Kota Padang pada 3 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi penanganan pascabencana sekaligus membahas kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah titik rawan.
Peninjauan tersebut dilakukan Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, bersama Wali Kota Padang Fadly Amran dan jajaran, Selasa (11/8/2026).
Sebelum peninjauan lapangan, Fadly Amran menerima audiensi Satgas PRR di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Pertemuan itu turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan OPD terkait, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, serta unsur terkait lainnya.
Lokasi yang ditinjau meliputi Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji. Tim juga meninjau kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Fadly mengatakan banjir pada 3 Agustus 2026 merupakan kejadian kedua setelah Kota Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada November 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan masih adanya titik rawan yang membutuhkan penanganan pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang mengusulkan pembaruan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar mencakup seluruh kawasan terdampak. Total kebutuhan penanganan banjir dalam dokumen R3P tersebut mencapai sekitar Rp955,771 miliar.
Usulan itu meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” kata Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Selain itu, juga pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji. Kita berharap seluruh usulan ini dapat diterima pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Yopie menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik dalam penanganan darurat maupun progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, banjir yang terjadi pada 3 Agustus merupakan kejadian berulang sehingga diperlukan pembahasan lebih mendalam, termasuk terhadap usulan penambahan kegiatan dalam rencana induk.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Yopie mengatakan hasil Monev khusus penanganan pascabanjir di Kota Padang akan menjadi bahan evaluasi Satgas PRR untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk usulan Pemko Padang terkait penambahan komponen R3P.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya. (rn/*/pzv)
Komentar