Padang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang menyiapkan dua opsi relokasi permanen bagi sekitar 40 kepala keluarga (KK) atau 30 rumah warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji, yang terdampak banjir akibat bencana hidrometeorologi, Senin (3/8/2026).
Dua opsi tersebut berupa pembangunan Hunian Tetap (Huntap) secara mandiri di lahan milik warga atau kaum, serta penempatan warga di tiga lokasi Huntap pemerintah yang telah disediakan di Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menyalurkan bantuan dari Pemko Padang dan Pemerintah Pusat di Lapau Munggu, Minggu (9/8/2026).
Sebelumnya, warga RT 02 RW 06 Lapau Munggu meminta Pemko Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera merelokasi mereka ke tempat yang lebih tinggi dan layak. Warga mengaku tidak lagi merasa aman dan mengalami trauma tinggal di kawasan yang rawan bencana tersebut.
Ketua RT 02 RW 06 Lapau Munggu, Adenan Syahputra Antoni, menyampaikan permintaan tersebut saat pemerintah meninjau kondisi warga terdampak.
“Kami dari masyarakat yang berada di RT 02 RW 06 Lapai Munggu, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Padang agar kami disegerakanlah diungsikan atau dipindahkan di tempat yang layak atau di tempat yang lebih tinggi lagi. Karena di sini kami tidak nyaman rasanya,” ujar Adenan.
Menanggapi permintaan itu, Fadly mengatakan warga yang memiliki alternatif lahan pribadi atau tanah kaum dapat difasilitasi pembangunan Huntap melalui pengajuan anggaran kepada BNPB.
“Saya tadi sudah menyampaikan bahwasanya ada huntara (hunian sementara), tapi beberapa memilih untuk membangun huntap (hunian tetap) di daerah yang sudah dibicarakan dengan niniak mamak-nya. Jadi Alhamdulillah kita senang sekali, bersyukur sekali mendengarkan bahwasanya bapak dan ibu di sini punya alternatif tanah, sehingga kita akan mintakan BNPB untuk bangun. Ini bisa sekali,” kata Fadly.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki lahan, Pemko Padang menyiapkan penempatan di tiga lokasi Huntap pemerintah, yakni Balai Gadang, Sungkai, dan Simpang Haru.
Fadly menegaskan pemerintah membuka opsi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah terdampak.
“Siapa pun masyarakat kita di mana pun yang sudah terdampak dan merasa bahwasanya daerahnya itu rawan, bisa kita relokasi. Tidak ada tidak bisa. Silakan disampaikan, kita carikan solusi. Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di tiga lokasi Huntap yang sudah kita tetapkan. Jangan paksakan tinggal kalau memang daerah tersebut memang daerah yang rawan dan sudah berkali-kali kena bencana. Ada solusinya dari pemerintah kota,” tegasnya.
Selain menyiapkan relokasi, Pemko Padang menyalurkan bantuan sosial dari APBD Kota Padang sebesar Rp2 juta per rumah dengan total anggaran Rp540 juta.
Bantuan dari BNPB juga diserahkan berupa sembako, yang terdiri atas beras, gula, roti, dan kebutuhan lainnya, serta higiene kit, selimut, makanan bayi, kasur lipat, dan alat kebersihan.
Sementara itu, bantuan dari Wakil Presiden berupa peralatan kebersihan, antara lain sapu, kain pel, plastik sampah, karet pel, sikat lantai, wepol, dan sabun.
Pemko Padang mengimbau warga tidak memaksakan diri menetap di kawasan yang rawan bencana berulang. Pemerintah kota menegaskan telah menyiapkan solusi konkret melalui skema relokasi dan penyediaan hunian tetap. (rn/*/pzv)
Komentar