Jakarta, RANAHNEWS.com — Tingginya beban belanja pegawai membuat ruang fiskal Kabupaten Dharmasraya untuk pembangunan semakin terbatas. Kondisi tersebut disampaikan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Annisa menjelaskan beban jumlah pegawai di Dharmasraya yang telah terbentuk sejak lima tahun lalu mencapai 55 persen atau 25 persen lebih tinggi dari rasio ideal.
Besarnya belanja pegawai membuat seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat terserap untuk membiayai kebutuhan tersebut. Kondisi itu dinilai membatasi ruang fiskal daerah untuk pembangunan.
Menurut Annisa, tingginya jumlah tenaga non-ASN yang kemudian mengikuti kebijakan penataan menjadi PPPK paruh waktu turut menambah kebutuhan belanja pegawai.
“Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi.”
“Kami juga meningkatkan PAD sekitar Rp45 miliar, CSR dari perusahaan hingga 36 Miliar sehingga masih dapat membangun di berbagai sektor, termasuk PU, pertanian, dan UMKM,” ujar Annisa.
Annisa mengatakan berbagai langkah efisiensi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan belanja pegawai yang telah terbentuk dalam beberapa tahun sebelumnya.
“Struktur belanja pegawai yang terbentuk sebelumnya tentu menjadi tantangan bagi kami. Saat ini sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Keterbatasan ruang fiskal tersebut berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai alokasi dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya.
Karena itu, Bupati Annisa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan berupa penambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Dharmasraya pada 2027.
Menurutnya, tambahan dukungan fiskal diperlukan agar daerah tetap mampu memenuhi belanja wajib sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Pemkab Dharmasraya juga terus mengoptimalkan PAD dan melakukan efisiensi belanja rutin, termasuk menekan perjalanan dinas serta belanja yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
“PAD terus kami genjot, tetapi peningkatannya juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. (akn)
Komentar