Dharmasraya, RANAHNEWS.com – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mendesak percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabanjir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera Barat di Padang, Selasa (13/1/2026). Desakan itu disampaikan agar kerusakan di Dharmasraya tetap diakomodasi meski terjadi menjelang batas akhir pendataan nasional.
Rakor yang digelar di Auditorium Gubernuran Padang tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Wamen PPPA Veronica Tan, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta kepala daerah se-Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Annisa memaparkan kondisi bencana di Dharmasraya yang terjadi pada 21 Desember 2025 akibat curah hujan ekstrem yang memicu luapan anak Sungai Batanghari. Peristiwa itu merusak permukiman warga dan infrastruktur vital di daerahnya.
Sebelumnya, pada akhir November 2025, Dharmasraya tidak terdampak banjir bandang dan justru menjadi daerah yang aktif mengirimkan bantuan logistik ke wilayah lain di Sumatera Barat. Namun, situasi berubah seiring terjadinya banjir di wilayahnya menjelang akhir Desember.
Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 22 unit rumah warga di dua nagari mengalami rusak ringan. Selain itu, dua jembatan utama dilaporkan rusak berat, masing-masing jembatan amblas di Nagari Abai Siat dan jembatan lintas provinsi di Nagari Ampang Kuranji yang mengalami retak serta berlubang, sehingga mengganggu akses mobilitas masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Annisa menyoroti kendala administratif akibat waktu kejadian bencana yang sangat dekat dengan batas akhir penginputan data ke sistem pusat.
“Kami memohon agar data kerusakan di Dharmasraya tetap dicatat dan diakomodasi dalam skema rekonstruksi pascabencana nasional. Meskipun terjadi di detik-detik akhir batas input, kebutuhan masyarakat akan akses jembatan dan rumah yang layak tidak bisa ditunda,” tegas Annisa.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya validitas data by name by address agar bantuan tepat sasaran.
Ia menyatakan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memangkas prosedur birokrasi yang berpotensi menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Fokus kita memastikan data akurat sehingga anggaran bisa segera dicairkan dan perbaikan fisik, terutama infrastruktur vital, dapat segera dilaksanakan,” ujar Tito Karnavian. (Akn)
Komentar