Padang, RANAHNEWS.com — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat mendatangi Mapolda Sumbar, Senin (8/6/2026), untuk mendesak aparat penegak hukum mengungkap aktor intelektual dan pemodal yang diduga berada di balik aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah di Sumatera Barat.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari itu diwarnai dialog terbuka antara massa aksi dan Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin. Meski diguyur gerimis, mahasiswa tetap bertahan menyampaikan tuntutan mereka.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan terhadap kerusakan lingkungan yang diduga dipicu aktivitas pertambangan tanpa izin.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal, termasuk pihak yang diduga menjadi penyandang dana di balik praktik tersebut.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab,” kata Fikri.
Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal aktivitas tambang ilegal.
“Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat. Publik berhak mengetahui pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain mendesak pengungkapan aktor di balik tambang ilegal, GMNI juga meminta proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan perkembangan penanganan kasus disampaikan secara berkala kepada masyarakat.
Menurut Fikri, transparansi diperlukan untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
“Tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Publik harus mendapatkan informasi yang jelas,” tegasnya.
GMNI juga menyampaikan kekecewaan karena Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa aksi secara langsung. Karena itu, mahasiswa belum menyerahkan tuntutan resmi dan berencana menggelar aksi lanjutan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menegaskan bahwa kepolisian terus melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah.
Menurutnya, upaya penindakan menghadapi sejumlah kendala, di antaranya luasnya wilayah pengawasan serta mobilitas pelaku yang kerap berpindah lokasi.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” kata Solihin.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk melihat langsung proses penertiban di lapangan agar memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya pemberantasan tambang ilegal.
Terkait dugaan adanya pihak yang membekingi aktivitas tambang ilegal, Solihin menegaskan Kapolda Sumbar telah berkomitmen menindak siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, GMNI turut meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
Mahasiswa menilai penutupan tambang ilegal perlu diiringi penciptaan lapangan kerja alternatif agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” kata Fikri.
Dialog antara mahasiswa dan pihak kepolisian berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Seluruh aspirasi diterima Wakapolda Sumbar, sementara aksi berlangsung tertib, aman, dan kondusif. (rn/*/pzv)
Komentar