Padang, RANAHNEWS.com — DPRD Kota Padang menjadikan peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 sebagai momentum memperkuat kolaborasi pembangunan sekaligus mengevaluasi berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang di Ruang Sidang Utama Lantai II Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRD Kota Padang, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar, serta jajaran Pemerintah Kota Padang.
Hadir pula Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten II Setdaprov Sumbar Adib Alfikri, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa Chaniago, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit daerah, direktur perumda, camat, lurah, penerima penghargaan, tokoh masyarakat, ninik mamak, bundo kanduang, serta undangan lainnya.
Muharlion mengatakan, Rapat Paripurna Istimewa HJK Padang ke-357 merupakan wujud rasa syukur sekaligus momentum untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam mengisi pembangunan daerah.
“Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT, mari jadikan momentum hari jadi ini sebagai sebuah inspirasi dan motivasi, untuk mengisi kembali setiap detik perjuangan daerah ini dengan karya dan prestasi serta kreativitas yang tinggi demi meraih cita-cita dan harapan akan masa depan Kota Padang yang lebih baik,” ajaknya.
Menurut Muharlion, peringatan HJK Padang berkaitan dengan peristiwa heroik pada 7 Agustus 1669 ketika masyarakat melakukan penyerangan terhadap loji-loji, gudang, dan benteng Belanda.
Penyerangan pertama dilakukan pasukan berbangso taji dari Pauh dan Koto Tangah dengan dukungan masyarakat. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban dari kedua belah pihak serta kerugian besar bagi pemerintah Belanda. Penyerangan kedua terjadi pada 1680.
“Momen penyerangan pertama tanggal 7 Agustus 1669 kemudian kita peringati sebagai Hari Jadi Kota Padang, sembari mengenang kembali nilai-nilai moral dan nilai-nilai keberanian yang dipersembahkan secara tulus oleh tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dan membangun kota yang kita cintai ini,” urai Muharlion.
DPRD Dorong Kolaborasi Hadapi Tantangan Kota
Dalam rapat tersebut, Muharlion menekankan bahwa capaian pembangunan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, tantangan pembangunan harus menjadi agenda bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang.
“Tantangan itu harus menjadi agenda bersama agar dapat terselesaikan dengan baik. Untuk mencapai itu perlu kolaborasi, mari kita berkolaborasi untuk pembangunan Kota Padang,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah isu sosial dan keamanan, terutama kondisi yang berkaitan dengan generasi muda. Muharlion menyinggung kondisi darurat narkoba, tawuran pelajar, serta aksi geng motor yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Menanggapi kondisi darurat narkoba, maraknya tawuran pelajar, serta aksi geng motor yang meresahkan masyarakat, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Padang berkomitmen menghadirkan solusi konkret,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan mengalokasikan program kerja yang terarah dalam APBD untuk memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif sekaligus memperkuat penegakan ketertiban.
Pemulihan Pascabencana dan Transformasi Ekonomi
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan HJK ke-357 menjadi momentum untuk melihat masa lalu dengan hormat, membaca kondisi hari ini dengan jujur, dan menyiapkan masa depan dengan berani.
“Kita tetap berpijak pada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kita ingin maju tanpa kehilangan identitas, tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat yang lemah, dan membangun tanpa merusak lingkungan. Warisan terbesar yang ditinggalkan pendahulu kita bukanlah bangunan. Warisan terbesar mereka adalah semangat untuk terus bangkit,” katanya.
Fadly menyebut semangat tersebut dilanjutkan melalui transformasi ekonomi Kota Padang. Menurutnya, transformasi ekonomi tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga mencakup penguatan produktivitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kelas usaha lokal, serta pemerataan manfaat pertumbuhan.
Arah transformasi tersebut mengacu pada RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045 dengan visi “Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan Menuju Kota Jasa Terkemuka”.
Fondasi jangka panjang itu kemudian dijabarkan melalui RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029 dengan penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, investasi, perdagangan dan jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.
Pelaksanaannya diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari tahapan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Bagi Kota Padang, arah pembangunan 2025–2029 diterjemahkan melalui visi menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat, berlandaskan agama dan budaya, menuju kota maju dan sejahtera.
Fadly juga menegaskan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda pada 3 Agustus 2026 menjadi bagian penting dalam arah pembangunan kota.
“Titik awal transformasi ekonomi kita adalah pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus menggunakan prinsip Build Back Better. Jalan, jembatan, drainase, sungai, permukiman, pasar, kawasan pendidikan, pusat pelayanan, dan destinasi wisata tidak cukup dikembalikan seperti semula, semuanya harus ditata kembali agar lebih aman, terhubung produktif, inklusif, dan tangguh terhadap bencana berikutnya,” tegas Fadly.
Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata
Sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Padang memiliki aktivitas ekonomi yang ditopang sektor jasa, terutama pendidikan, perdagangan, dan pariwisata.
Fadly menyebut Padang menjadi tempat bagi puluhan perguruan tinggi, termasuk 46 kampus swasta, dengan jumlah mahasiswa lebih dari 180 ribu orang. Aktivitas pendidikan tersebut turut menggerakkan sektor hunian, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif.
Di sektor perdagangan, perdagangan besar dan eceran memberikan kontribusi 17,52 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sementara sektor transportasi dan pergudangan menyumbang 15,68 persen.
Sektor pariwisata juga menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 5,3 juta orang, meningkat dari 4,3 juta orang pada tahun sebelumnya. Retribusi objek wisata tercatat Rp922 juta atau 153 persen dari target yang ditetapkan.
Fadly mengingatkan agar capaian tersebut diikuti dengan penguatan tata kelola, termasuk pengawasan perizinan usaha wisata dan transparansi anggaran. Tantangan berikutnya adalah memperpanjang lama tinggal wisatawan, meningkatkan kualitas pengeluaran wisatawan, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal.
“Kita ingin maju tanpa kehilangan identitas, tumbuh tanpa meninggalkan masyarakat yang lemah, dan membangun tanpa merusak lingkungan. Untuk meletakkan fondasi pencapaiannya, arah jangka panjang tersebut dijabarkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029,” papar Fadly.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dukungan terhadap kolaborasi pembangunan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mewakili Gubernur Sumbar, Asisten II Setdaprov Adib Alfikri mengatakan pembangunan Padang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“Pembangunan Kota Padang adalah kerja bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, Pemko, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga komunitas. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama kita untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan,” kata Adib.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Denny Abdi menyoroti upaya Padang membenahi lingkungan, khususnya revitalisasi kawasan Sungai Batang Arau.
Menurutnya, pembersihan bangkai kapal dan penataan sanitasi permukiman di bantaran sungai dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.
“Hubungan baik dengan luar negeri yang terus dijalin ini akan bisa merakit sebuah kerja sama yang dapat membawa kesejahteraan bagi Kota Padang. Apabila Batang Arau bersih, promosi pariwisata Kota Padang bisa kita dorong, yang perlu dihadirkan di tengah kita yakni bersih, rapi, dan hospitality,” pungkas Denny.
Penghargaan Tokoh Masyarakat
Dalam rangkaian HJK Padang ke-357, Pemerintah Kota Padang juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh masyarakat atas kontribusi mereka di berbagai bidang.
Penerima penghargaan tersebut adalah Syarifudin bidang Seni, Budaya dan Adat Istiadat; Dr. (Can) Syamsul Akmal S.Ag., M.M., bidang Keagamaan; Yefri Heriani, S.Sos., M.Si., bidang Pemberdayaan Perempuan; Zulhardi Z. Latif, S.H., M.M., bidang Sosial; serta Prof. Dr. Ir. H. James Hellyward, MS., IPU., ASEAN Eng., APEC Eng., bidang Lingkungan Hidup.
Selanjutnya Abdul Rahim, S.Sos., bidang Kemanusiaan; Drs. H. Yusman Kasim, M.M., bidang Kepemudaan dan Olahraga; Ali Umar Nurta, CH.M., bidang Penggerak Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Zainal Akil, S.Pd., bidang Pendidikan; Dr. dr. Muhammad Riendra, Sp.BTKV., bidang Kesehatan; Aiptu Dafit Rico Dermawan bidang Kemasyarakatan; serta Widya Navies bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi.
Peringatan HJK Padang ke-357 akhirnya tidak hanya menjadi penanda perjalanan sejarah kota, tetapi juga ruang untuk mempertemukan evaluasi, agenda pembangunan, dan komitmen kolaborasi. Bagi DPRD Kota Padang, momentum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran legislatif bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan kota. (adv)
Komentar