Kabupaten Solok, RANAHNEWS – Menjelang akhir tahun ajaran 2024/2025, keresahan orang tua wali murid di Kabupaten Solok semakin terasa. Di tengah meningkatnya kebutuhan biaya pendidikan, sejumlah praktik di lapangan justru menambah beban baru. Hasil penelusuran Ranahnews.com di berbagai kecamatan pada April hingga Mei 2025 mencatat beberapa keluhan utama, mulai dari wisuda dan jalan-jalan anak TK hingga SMP, hingga praktik penahanan rapor dan kewajiban membayar uang komite yang dikaitkan dengan kartu ujian.
Kegiatan wisuda dan rekreasi sekolah bagi peserta didik usia dini dan menengah dipandang banyak pihak sebagai hal yang tidak perlu dan memberatkan. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Solok, Gusmal, S.E., M.M., yang juga mantan Bupati Solok, menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan nilai pendidikan yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
“Jenjang pendidikan seperti TK, SD, dan SMP bukanlah akhir pendidikan. Kita perlu mewaspadai kemungkinan munculnya pungutan liar, terutama saat siswa diminta tetap membayar meskipun tidak ikut kegiatan,” kata Gusmal.
Tak hanya itu, keluhan juga muncul terkait kewajiban pembayaran uang komite yang dikaitkan dengan distribusi kartu ujian. Wali murid berinisial “Y” di Kecamatan Lembah Gumanti mengungkapkan bahwa tekanan untuk membayar sebelum ujian kerap menyulitkan keuangan keluarga, apalagi menjelang tahun ajaran baru.
Persoalan lain yang tak kalah meresahkan adalah penahanan rapor siswa karena urusan administrasi. Orang tua merasa hak mereka untuk mengetahui perkembangan pendidikan anak-anaknya terhalang. Tindakan ini dinilai melanggar prinsip pendidikan dasar sembilan tahun yang wajib dan bebas biaya.
Meski demikian, sebagian besar orang tua mendukung pelaksanaan wisuda tahfiz atau khatam Al-Qur’an yang tidak memberatkan biaya. Mereka menilai kegiatan tersebut memberikan motivasi religius dan cukup dilakukan sekali sebagai bentuk penghargaan atas capaian anak-anak.
“Pemerintah Kabupaten Solok perlu meninjau ulang seluruh kebijakan yang membebani dan membuat aturan yang adil dan transparan,” ujar Esi, buruh tani sekaligus wali murid di Kecamatan Payung Sekaki.
Hal senada disampaikan Taufik Ramadhan, mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok dan mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbar. Ia mendorong kepala daerah mengambil langkah tegas dengan belajar dari kebijakan berani seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi.
Keluhan-keluhan ini kini ramai diperbincangkan di berbagai grup percakapan masyarakat, baik di tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Masyarakat menantikan keberpihakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok dalam merespons masalah ini.
Ranahnews.com akan terus memantau dan mengabarkan perkembangan isu ini seiring desakan publik agar kebijakan pendidikan menjadi lebih berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. (E_J)
Komentar