Jakarta, RANAHNEWS.com — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan pembentukan Danantara dilatarbelakangi lemahnya keterhubungan antarbadan usaha milik negara (BUMN) yang selama bertahun-tahun berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi korporasi yang terintegrasi.
Menurut Dony, sebelum Danantara hadir, BUMN tidak memiliki hubungan korporasi yang kuat meski sama-sama berada di bawah kepemilikan negara. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan berkembang menjadi konglomerasi dengan beragam lini usaha tanpa koordinasi yang efektif secara nasional.
“Sebelum ada Danantara, seluruh BUMN sebetulnya tidak memiliki interkorelasi satu sama lain. Tidak ada hubungan korporasi antara BRI, Mandiri, Pertamina, dan perusahaan negara lainnya. Masing-masing berjalan sendiri dan melapor kepada pemiliknya, yaitu Menteri Keuangan,” kata Dony dalam podcast @BukanKalengKalengID yang tayang pada Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, pola pengelolaan yang berjalan secara terpisah memunculkan berbagai persoalan, termasuk ekspansi usaha yang tidak selalu berkaitan dengan bisnis inti perusahaan.
Dony mencontohkan Pertamina yang memiliki bisnis utama di sektor minyak dan gas, tetapi juga memiliki ratusan anak usaha di berbagai bidang seperti agen perjalanan, hotel, rumah sakit, hingga asuransi. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi di sejumlah BUMN lain, termasuk Telkom yang memiliki anak perusahaan di luar sektor telekomunikasi.
Menurutnya, tidak adanya mekanisme yang menyatukan arah pengelolaan BUMN menyebabkan perusahaan-perusahaan negara berjalan dengan strategi masing-masing tanpa dukungan sistem yang terintegrasi.
Akibatnya, ketika sebuah BUMN menghadapi kesulitan, perusahaan negara lainnya tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk memberikan dukungan atau melakukan intervensi bisnis secara efektif.
Dony mengaku kondisi tersebut terlihat saat dirinya mengunjungi Krakatau Steel setelah menjabat Wakil Menteri BUMN. Saat itu, perusahaan baja nasional tersebut menghadapi tekanan berat dengan fasilitas produksi utama yang tidak beroperasi, jumlah karyawan yang menyusut, serta utang mencapai sekitar Rp28 triliun.
“Saya melihat langsung bagaimana perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan bangsa berada dalam kondisi yang sangat berat. Saat itu saya berpikir perusahaan ini harus diselamatkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebelum Danantara dibentuk, upaya penyelamatan BUMN yang mengalami kesulitan umumnya mengandalkan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, instrumen tersebut dinilai memiliki keterbatasan karena bukan mekanisme bisnis yang dirancang untuk memperkuat restrukturisasi korporasi.
Berangkat dari pengalaman tersebut, lahir gagasan membangun Danantara sebagai sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan kekuatan BUMN Indonesia dalam satu ekosistem yang lebih terintegrasi.
“Kalau kita ingin BUMN menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, maka pengelolaannya harus terintegrasi dan memiliki arah yang sama. Danantara dibentuk untuk tujuan itu,” tegas Dony.
Menurutnya, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai lembaga investasi, tetapi juga menjadi instrumen transformasi untuk memperkuat sinergi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong daya saing BUMN secara menyeluruh. (rn/*/pzv)
Komentar