Padang, RANAHNEWS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nanda Satria, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat guna menekan penyebaran HIV/AIDS di Kota Padang.
Ia menyebutkan bahwa upaya sosialisasi bahaya penyakit masyarakat (Pekat) perlu digencarkan melalui berbagai media publikasi milik pemerintah daerah.
“Media seperti baliho atau videotron harus dimanfaatkan untuk kampanye edukasi bahaya HIV/AIDS, termasuk menyampaikan faktor pemicu seperti LGBT dan penyalahgunaan narkotika. Jangan hanya menampilkan foto kepala daerah saja,” ujar Nanda, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Padang.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan.
“Ketika masyarakat saling menjaga, pemberantasan Pekat yang memicu penyebaran HIV/AIDS akan lebih efektif. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nanda mengungkapkan bahwa DPRD Sumbar tengah mengkaji pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait LGBT, dengan mengacu pada daerah lain di Sumbar yang sudah memiliki regulasi serupa. Ia berharap strategi yang dirancang bersama masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk menekan angka HIV/AIDS.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, melaporkan bahwa dari total 308 kasus HIV di Padang, sebanyak 166 kasus (53,8 persen) berasal dari luar kota, sedangkan 142 kasus (46,2 persen) berasal dari penduduk ber-KTP Padang. Kecamatan Koto Tangah mencatat angka kasus tertinggi dengan 40 kasus, diikuti Kecamatan Lubuk Begalung dengan 22 kasus. Sementara itu, Kecamatan Lubuk Kilangan memiliki angka kasus terendah, yaitu 4 kasus.
Sebagian besar kasus ditemukan pada kelompok usia produktif, yaitu 24 hingga 45 tahun.
“Perilaku Lelaki Seks Lelaki (LSL) menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka HIV di Kota Padang,” jelas dr. Srikurnia.
Meskipun jumlah kasus HIV pada tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dr. Srikurnia menegaskan bahwa masalah ini tetap menjadi ancaman serius.
“Ini adalah tantangan besar yang memerlukan perhatian dan kerja sama dari berbagai pihak,” tutupnya.
Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam menggencarkan edukasi publik terkait bahaya HIV/AIDS, termasuk menggandeng tokoh masyarakat dan lembaga swadaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan langkah bersama, target penurunan angka HIV/AIDS dapat lebih cepat tercapai. (pzv)
Komentar