Jakarta, RANAHNEWS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti besarnya kesenjangan antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), ia mengingatkan kondisi tersebut dapat merusak reputasi perusahaan apabila tidak segera dibenahi.
Rahmat menyebut terdapat dua persoalan utama yang perlu menjadi perhatian, yakni kesenjangan operasional dan kesenjangan finansial yang dinilai terlalu jauh dari target perusahaan.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, masyarakat kini menginginkan badan usaha milik negara menyajikan target yang realistis dan transparan, bukan sekadar angka yang sulit diwujudkan.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Rahmat memaparkan capaian operasional perusahaan yang masih berada di bawah target. Realisasi Tandan Buah Segar (TBS) disebut mengalami defisit hingga 40 persen, sedangkan utilitas pabrik kelapa sawit mengalami defisit mencapai 80 persen.
Ia juga menyoroti realisasi pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara yang hanya mencapai Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.
“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.
Rahmat menilai kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah penyebabnya berasal dari perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya pelaksanaan target oleh manajemen.
“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlanjut karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan jajaran manajemennya.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.
Rahmat menegaskan BUMN diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara melalui kinerja yang sehat dan keuntungan yang riil.
“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena prank dalam hal ini,” pungkas Rahmat. (rn/*/pzv)
Komentar