Padang, RANAHNEWS.com – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak bencana hidrometeorologi agar seluruh proses penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tetap (Huntap) berjalan sesuai target Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Komitmen tersebut disampaikan Maigus saat mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7/2026).
Rapat itu diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Maigus didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Camat Pauh Yandry, Camat Nanggalo David Ferdinand, Camat Koto Tangah Rio Ebu Pratama, dan Camat Kuranji Rozaldi Rosman.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penyaluran bantuan stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan selesai pada 2026. Sementara itu, pembangunan rumah rusak berat melalui program Huntap ditargetkan rampung pada 2027.
“Penyaluran bantuan stimulan dan Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah terdampak bencana masih jauh dari target. Karena itu, kita harus mempercepat realisasi bantuan agar masyarakat terdampak segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan pemerintah pusat tengah mengusulkan kenaikan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit karena besaran bantuan saat ini dinilai belum mencukupi untuk membangun rumah yang layak.
“Sambil menunggu keputusan tersebut, pembangunan Huntap harus tetap berjalan, dan BNPB siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur dengan biaya pengiriman ditanggung pemerintah daerah. Kami juga meminta pemerintah daerah mempercepat pembangunan Huntap serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lancar,” katanya.
Menanggapi arahan tersebut, Maigus Nasir menegaskan percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas Pemko Padang agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak. Untuk itu, OPD terkait bersama camat dan lurah harus bergerak cepat,” tegas Maigus.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton menyampaikan seluruh bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan. Pemko Padang juga telah mengajukan enam kepala keluarga sebagai penerima bantuan tahap berikutnya, sedangkan pembangunan 23 unit Huntap mandiri masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Menurut Hendri, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan dipenuhi melalui dukungan BNPB.
“Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan, sedangkan pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026. Dengan progres tersebut, kami optimistis seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri. (rn/*/pzv)
Komentar