Padang Panjang, RANAHNEWS.com — Percepatan pemulihan pascabencana menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperkuat sinergi kebijakan dan pendataan bersama pemerintah pusat. Upaya tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Pemko Padang Panjang dalam Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, serta Jumlah Pengungsi Pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara virtual, Selasa (6/1/2026).
Rakor nasional itu dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti kementerian serta lembaga terkait bersama pemerintah daerah terdampak bencana. Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan kebijakan untuk memastikan validasi data kerusakan dan pengungsi berjalan akurat sebagai dasar penyaluran bantuan serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan pendataan menjadi fondasi utama dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh data yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Data yang akurat menjadi dasar agar bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan dapat berjalan optimal,” tegas Tito.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan Kementerian Sosial bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk Kota Padang Panjang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga.
Bantuan meliputi dukungan hunian sementara atau hunian tetap berupa bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga. Selain itu, bantuan jaminan hidup disalurkan secara tunai sebesar Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan melalui kepala keluarga, sesuai jumlah anggota keluarga.
Besaran bantuan jaminan hidup tersebut ditetapkan berdasarkan kajian bersama Kementerian Kesehatan sebesar Rp15 ribu per orang per hari, meningkat Rp5 ribu dari ketentuan sebelumnya. Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi berupa rintisan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga berdasarkan hasil asesmen lapangan.
Sementara itu, Deputi IV BNPB Jarwansyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. BNPB, menurutnya, terus melakukan pendampingan teknis, terutama dalam proses verifikasi data kerusakan rumah dan fasilitas umum di daerah terdampak.
Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan. Ia menyampaikan bahwa Pemko telah menyalurkan santunan kepada ahli waris 25 korban meninggal dunia, masing-masing sebesar Rp15 juta.
“Pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh hak masyarakat terdampak bencana terpenuhi. Kami terus mempercepat pendataan, penyaluran bantuan, serta pemulihan layanan dasar agar masyarakat dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas,” ujarnya.
Selain itu, Pemko Padang Panjang juga melakukan percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, penyaluran bantuan sosial dan logistik, pendampingan warga di hunian sementara, serta pemulihan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan infrastruktur.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, para staf ahli dan asisten, serta kepala OPD terkait. Melalui penguatan sinergi pusat dan daerah, Pemko Padang Panjang berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan. (rn/*/Lala)
Komentar