Padang, RANAHNEWS.com – Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Nanda Satria menyatakan komitmennya memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha guna menjaga stabilitas usaha dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Nanda Satria usai melaksanakan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/2026), menyusul aspirasi masyarakat yang menyoroti keterbatasan bantuan permodalan bagi UMKM.
Nanda menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan modal UMKM yang disalurkan melalui program Dinas Koperasi dan UKM hingga kini masih berada di angka Rp2 juta per pelaku usaha.
Ia menilai besaran bantuan tersebut belum memadai untuk menopang kebutuhan operasional usaha para pelaku UMKM.
“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum mampu menutup kebutuhan operasional usaha. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih terjerat pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Sumatera Barat dan mendorong perlunya peningkatan bantuan permodalan agar pelaku UMKM dapat bertahan dan berkembang.
“Ini akan kami perjuangkan melalui Dinas Koperasi. Kami juga akan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.
Selain memperjuangkan kenaikan bantuan modal UMKM, Nanda Satria juga mendorong masyarakat untuk membentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Ia menyebutkan, langkah tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan Dinas Koperasi dan UKM, lanjut Nanda, peluang bantuan permodalan bagi koperasi tergolong besar dan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta dalam bentuk aset penunjang kegiatan produksi atau usaha, bergantung pada jenis usaha yang dijalankan.
“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi sesuai program Presiden, agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Reses yang digelar di Pasa Lalang tersebut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan permodalan UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.
Nanda menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat untuk diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sementara aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang. (rn/*/pzv)
Komentar