Padang, RANAHNEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat didesak mengelola Dana Rajawali secara lebih produktif guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar menilai dana senilai Rp97 miliar yang saat ini tersimpan dalam deposito, semestinya diinvestasikan secara optimal.
Usulan itu disampaikan Fraksi Partai Gerindra dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025, Kamis (24/7/2025), di ruang sidang utama DPRD.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi serta Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, Maifrizon.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak menekankan bahwa Dana Rajawali lebih baik dialihkan untuk penyertaan modal di Bank Nagari. Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan imbal hasil lebih besar dibandingkan hanya disimpan di deposito.
“Dengan penambahan penyertaan modal itu, keuntungan bisa naik hingga 15 sampai 20 persen, dan hasilnya akan menambah PAD,” kata Khairuddin.
Ia menambahkan, deviden yang diperoleh dari hasil investasi tersebut sebaiknya digunakan untuk beasiswa bagi pelajar berprestasi maupun kurang mampu.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendorong agar zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) difokuskan pada program pendidikan serupa, sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan sumber daya manusia daerah.
“Banyak celah dan potensi untuk meningkatkan pendapatan, terutama dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan aset daerah,” imbuhnya.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Fraksi Gerindra juga meminta dilakukan audit investigasi independen setiap tahun terhadap seluruh BUMD milik pemerintah provinsi. (rn/*/pzv)
Komentar