Jakarta, RANAHNEWS.com — Keselamatan perkeretaapian nasional kembali menjadi sorotan setelah tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur dinilai mengungkap lemahnya integrasi sistem operasional dan pengamanan lintasan. Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian guna mencegah kecelakaan serupa terulang.
Sorotan itu disampaikan Zigo usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB/Basarnas, Korlantas Polri, Ketua KNKT, Direktur Utama PT KAI, dan Direktur Utama PT KCI, Kamis (21/05/2026).
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks,” ujar Zigo.
Menurutnya, kecelakaan bermula dari kendaraan mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, kondisi tersebut berkembang menjadi kecelakaan besar akibat lemahnya integrasi sistem operasional serta komunikasi antarpengendali perjalanan kereta api.
Zigo menilai insiden itu tidak hanya dipengaruhi faktor teknis perjalanan kereta, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan berlapis dalam sistem operasi perkeretaapian nasional.
“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan data Kementerian Perhubungan yang mencatat 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dengan total korban mencapai 955 orang. Sekitar 80 persen kecelakaan terjadi di perlintasan tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ucapnya.
Komisi V DPR RI, lanjut Zigo, mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia dalam menangani persoalan tersebut. Langkah itu meliputi pembatasan kecepatan perjalanan kereta, evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, penutupan perlintasan liar, hingga peningkatan keselamatan pada 1.638 titik prioritas.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pemasangan ATP/SKKO sebagai langkah mitigasi awal guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
Meski demikian, Zigo menilai tantangan keselamatan ke depan masih besar. Ia meminta peningkatan pengamanan tidak hanya difokuskan pada jalan nasional, tetapi juga mencakup jalan provinsi serta kabupaten/kota yang memiliki lebih banyak perlintasan dengan sistem pengamanan terbatas.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar