Padang, RANAHNEWS – Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat kembali menjadi sorotan serius dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama seluruh komisi, Senin (30/6/2025). Pembahasan difokuskan pada rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, digelar di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar. Dalam laporannya, Evi menekankan bahwa realisasi pendapatan, belanja, dan neraca keuangan dalam PPA 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan perencanaan yang matang.
“Realisasi pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai Rp2,9 triliun atau 88,03 persen. Sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp6,5 triliun atau 92,97 persen. Namun masih menyisakan belanja sekitar Rp493 miliar dan Rp117 miliar yang tidak terlaksana,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sisa belanja tersebut bukan karena efisiensi atau sisa tender, melainkan kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi.
Lebih lanjut, Evi Yandri menyoroti adanya utang pemerintah daerah sebesar Rp510 miliar yang harus segera diselesaikan, termasuk kewajiban bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp117 miliar juga dinilai belum dapat sepenuhnya digunakan untuk menutup defisit APBD 2025 yang mencapai Rp194 miliar. Ia menjelaskan, sebagian besar Silpa tersebut merupakan dana khusus seperti BLUD, BOS, DAK, serta pembayaran kepada pihak ketiga yang belum terealisasi hingga akhir 2024.
“Situasi ini tentu berdampak besar pada kebijakan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD harus bersikap arif dan bijak dalam mengambil langkah-langkah ke depan,” tutur Evi.
Banggar DPRD Sumbar menyatakan akan terus memperkuat pengawasan dan mendorong penyusunan anggaran yang lebih realistis agar setiap rupiah dalam APBD dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Barat. (rn/*/pzv)
Komentar