Bukittinggi, RANAHNEWS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa Istana Bung Hatta harus dikembangkan sebagai ikon pariwisata yang tidak hanya menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mampu memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Bukittinggi, Sabtu (28/6/2025).
Menurut Muhidi, Istana Bung Hatta memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan sejarah, budaya, hingga ekonomi kreatif yang dapat memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil di sekitarnya. Ia menilai pendekatan pengelolaan tidak boleh hanya berorientasi pada angka PAD, tetapi harus lebih luas dan berdampak.
“Istana Bung Hatta jangan hanya difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat. Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Muhidi.
Sebagai bangunan cagar budaya bernilai sejarah tinggi, ia menekankan perlunya peta pengembangan yang terarah dan berkelanjutan. Strategi tersebut harus mencakup promosi, pelestarian, serta dukungan fasilitas yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pemanfaatannya.
“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Muhidi menyatakan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung langkah-langkah penguatan fungsi Istana Bung Hatta sebagai simpul pariwisata sejarah, pusat edukasi, dan ruang aktivitas masyarakat.
“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain, yang menyampaikan sejumlah kendala dalam upaya pengembangan. Salah satu yang paling mendesak adalah keterbatasan anggaran untuk perawatan sarana serta pelaksanaan program-program kegiatan.
“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan fasilitas saat ini masih didominasi oleh kegiatan rapat instansi pemerintah, sementara pemanfaatan oleh masyarakat umum masih sangat terbatas. Realisasi target retribusi juga belum memuaskan. Dari target Rp500 juta, hanya Rp300 juta yang terealisasi pada tahun lalu.
“Efisiensi anggaran juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” ujarnya.
Zulkarnain berharap dukungan konkret dari pemerintah daerah dan DPRD Sumbar untuk memperluas pemanfaatan Istana Bung Hatta, baik sebagai objek wisata sejarah maupun ruang aktivitas produktif masyarakat agar lebih optimal dan berkelanjutan. (rn/*/pzv)
Komentar