Jakarta, RANAHNEWS.com — Ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi tiga pilar utama transformasi ekonomi nasional yang tengah dijalankan pemerintah untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Strategi tersebut dipaparkan Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dalam sebuah podcast yang tayang pada Rabu (10/6/2026).
Menurut Dony, berbagai program strategis pemerintah saat ini merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang dirancang secara menyeluruh, bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
“Dalam satu negara yang sedang melakukan transformasi tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman masyarakat mengenai proses transformasi yang sedang dijalankan secara fundamental oleh pemerintah,” kata Dony.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini berada di kisaran lima persen per tahun belum sepenuhnya berkualitas karena manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita memang tumbuh dari tahun ke tahun sekitar lima persen. Tetapi kalau kita lihat secara fundamental, pertumbuhan itu tidak menyebar secara merata. Kita melihat terjadi penurunan kelas menengah dan masih bertambahnya masyarakat miskin. Karena itu pertumbuhan harus dibuat lebih berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.
Dony menjelaskan, ketahanan pangan menjadi fondasi pertama menuju negara maju. Karena itu pemerintah menjalankan berbagai program, mulai dari pencetakan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, hingga reformasi tata niaga pupuk.
“Kalau kita ingin menjadi negara maju, maka ketahanan pangan adalah hal yang sangat mendasar. Karena itu pemerintah mencetak sawah baru, membangun irigasi, mencegah konversi lahan sawah menjadi lahan komersial, serta memperbaiki sistem distribusi pupuk sehingga harga pupuk bisa turun sekitar 20 persen,” jelasnya.
Pemerintah juga memperkuat kebijakan pembelian gabah petani dan kapasitas penyimpanan pangan nasional melalui Bulog untuk mendukung target swasembada pangan.
Selain pangan, pemerintah memperkuat ketahanan energi sebagai pilar kedua transformasi ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan energi baru dan terbarukan, perluasan program biodiesel B50, peningkatan kapasitas cadangan BBM nasional, serta eksplorasi sumber energi baru.
“Kalau sebuah negara ingin berdaulat dan menjadi negara maju, maka harus memiliki ketahanan energi. Karena itu kita mengembangkan energi baru terbarukan, menambah storage BBM, melakukan eksplorasi cadangan energi baru, dan menjalankan program B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi,” ujar Dony.
Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, penguatan SDM menjadi pilar ketiga yang dinilai paling menentukan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dony mengatakan pembangunan kualitas manusia menjadi prioritas karena negara maju hanya dapat dibangun oleh masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.
Ia menyoroti angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 22 persen sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Semua negara yang maju dan berkelanjutan itu memiliki sumber daya manusia yang kuat dan cerdas. Karena itu pemerintah melihat persoalan stunting sebagai isu yang sangat mendasar. Saat ini angka stunting kita masih sekitar 22 persen. Ini tantangan besar yang harus kita selesaikan,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan memperkuat kualitas generasi masa depan.
“Tujuan utama MBG adalah memastikan anak-anak Indonesia memperoleh gizi yang cukup, memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Selain MBG, pemerintah membangun sekitar 200 Sekolah Rakyat, mengembangkan Sekolah Unggulan, serta mendistribusikan smart board ke berbagai sekolah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Dony juga menanggapi persepsi publik terkait defisit APBN yang melebar pada kuartal pertama 2026. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja negara sejak awal tahun sehingga dampak ekonomi dapat berlangsung lebih panjang.
“Defisit yang melebar pada kuartal pertama itu memang by design. Sebelumnya belanja pemerintah banyak dilakukan menjelang akhir tahun sehingga dampak ekonominya sangat pendek. Sekarang strateginya diubah agar multiplier effect terhadap perekonomian bisa berlangsung lebih lama,” katanya.
Ia menegaskan program prioritas seperti MBG tidak berasal dari penambahan anggaran baru, melainkan hasil realokasi belanja yang dinilai kurang produktif. Pemerintah juga tetap menjaga disiplin fiskal dengan mematuhi batas maksimal defisit APBN sebesar tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Yang dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa lebih besar dan lebih cepat dirasakan masyarakat,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar