Jakarta, RANAHNEWS — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menekankan pentingnya merancang desain pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga kuat secara substansi dan berbasis riset ilmiah. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada keberanian bangsa ini menata sistem politiknya secara ilmiah dan berkeadilan.
Hal itu disampaikan Rahmat usai menghadiri diskusi bersama DPP PKS dan para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), termasuk Prof. Siti Zuhro, di Jakarta, Kamis (23/10/2025). Pertemuan tersebut membahas tantangan penyelenggaraan pemilu nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pola Pilkada serentak.
“Diskusi ini menjadi bagian dari upaya mencari desain pemilu yang paling tepat untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada 2029. Pembahasan kami juga menyoroti implikasi keputusan MK terakhir terhadap tata kelola demokrasi kita,” ujar Rahmat.
Ia menilai, demokrasi yang kuat tidak cukup hanya dijalankan dengan memenuhi prosedur konstitusional. Diperlukan sistem yang adil, transparan, dan berbasis data agar pemilu tidak sekadar menjadi ritual politik lima tahunan tanpa makna substantif.
“Kalau kita ingin hasil pemilu yang berkualitas, maka desain sistemnya harus berbasis riset. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga memastikan pilihan rakyat benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak,” tegasnya.
Sebagai Wasekjen DPP PKS Bidang Organisasi, Administrasi, dan Literasi Kepartaian, Rahmat menyebut partai politik memiliki tanggung jawab moral memperkuat fondasi demokrasi melalui inovasi kelembagaan dan tata kelola yang transparan.
Ia menambahkan, sinergi antara lembaga politik dan lembaga riset menjadi kunci penting agar kebijakan pemilu di masa depan lebih terukur dan objektif. “Kita harus berani mengevaluasi kelemahan sistem pemilu hari ini, mulai dari biaya politik yang tinggi, lemahnya kaderisasi, hingga representasi politik yang belum merata. Semua itu perlu dikaji secara ilmiah agar bisa diperbaiki dengan pendekatan berbasis bukti,” katanya.
Rahmat juga menyoroti pentingnya pendidikan politik berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam proses demokrasi. Ia menilai, rendahnya literasi politik masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan demokrasi yang matang.
“Demokrasi tidak akan berkembang jika rakyat hanya datang ke TPS tanpa memahami makna partisipasi politik. Kesadaran politik rakyat adalah kunci agar suara mereka memiliki arah dan kekuatan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, diskusi yang digelar bersama BRIN tersebut merupakan langkah awal PKS untuk mendorong perumusan sistem demokrasi yang berkeadilan, berintegritas, dan berpihak pada rakyat. Rahmat berharap, hasil pembahasan itu dapat menjadi rekomendasi konkret bagi DPR dan penyelenggara pemilu dalam menyusun arah kebijakan menjelang Pemilu 2029.
“Demokrasi yang berkualitas berawal dari desain yang cerdas dan berbasis riset. Kita ingin sistem politik yang melahirkan pemimpin terbaik, bukan sekadar mereka yang pandai memainkan mekanisme,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar