Oleh: Kevin Philip
RANAHNEWS – Tiga program unggulan Wali Kota Padang Fadly Amran—BPJS Kesehatan Gratis, Beasiswa S1 ke Sampoerna University, dan pembentukan Dubalang Kota—belakangan mendapat kritik tajam dari Leon Agusta Indonesia (LAI). Ketiganya dituding sebagai pencitraan politik alias gimmick. Namun jika kita menelaah secara jernih, ketiga kebijakan ini justru menunjukkan keberanian politik, pendekatan inovatif, dan keberpihakan pada masyarakat kelas bawah yang selama ini kerap terabaikan dalam proses pembangunan.
1. BPJS Gratis dan Prinsip Akses Universal
Salah satu kritik menyebut bahwa program BPJS Gratis seharusnya diarahkan ke RSUD agar mendongkrak pendapatan rumah sakit daerah. Pandangan ini patut dikaji ulang. Esensi dari kebijakan kesehatan bukanlah meningkatkan okupansi rumah sakit, melainkan memastikan bahwa setiap warga—tanpa memandang status sosial—memiliki hak atas layanan kesehatan yang layak.
Kebijakan BPJS Gratis yang diluncurkan pada 5 Maret 2025 justru menempatkan warga sebagai pusat layanan. Hingga akhir April 2025, tercatat 13.989 warga Kota Padang telah menjadi penerima manfaat, naik drastis dari 3.032 di bulan Maret menjadi 10.957 pada April. Data ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti konkret bahwa kebijakan ini merespons kebutuhan riil masyarakat.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menunggu birokrasi bekerja sempurna, tetapi hadir cepat dengan skema subsidi langsung, fleksibel, dan bermartabat.
2. Beasiswa Sampoerna: Investasi Aspiratif, Bukan Pemborosan
Program beasiswa ke Sampoerna University dikritik karena hanya mengirimkan enam pelajar. Namun di balik jumlah yang kecil itu, tersirat pesan politik yang kuat: anak-anak Padang berhak bermimpi besar dan difasilitasi negara untuk menggapainya.
Beasiswa ini adalah investasi simbolik—bukan soal kuantitas semata, tapi tentang dampak jangka panjang. Dalam kebijakan publik, investasi pada segelintir individu unggul bisa menghasilkan efek bola salju yang menginspirasi perubahan sosial di komunitasnya. Kita tidak hanya sedang membiayai pendidikan seseorang, tetapi juga menanam harapan pada sebuah generasi.
3. Dubalang Kota: Adat sebagai Modal Sosial Baru
LAI juga menyoal istilah “Dubalang” dalam program ketertiban sosial di kota, dengan alasan memiskinkan makna adat Minangkabau. Namun dalam dunia kebijakan, simbol sering kali menjadi jembatan yang kuat antara masa lalu dan masa kini. Dubalang Kota bukan sekadar nomenklatur, tetapi ikhtiar menghidupkan kembali semangat partisipasi sosial dengan pendekatan budaya.
Kehadiran program ini penting dalam konteks meningkatnya tawuran pelajar dan balap liar. Ketimbang pendekatan koersif, Dubalang Kota menawarkan model hibrida antara negara dan budaya lokal—membangun ketertiban berbasis komunitas dan nilai-nilai adat.
Dalam perspektif kebijakan publik berbasis komunitas, ini adalah bentuk adaptasi budaya yang tidak hanya merekatkan identitas, tetapi juga menawarkan solusi kontekstual yang lebih manusiawi.
Gimmick atau Kebijakan? Lihat dari Dampaknya
Menilai kebijakan publik tidak cukup dari rancang bangun teknokratisnya. Keberanian mengambil keputusan, daya jangkau sosial, dan simbolisme politik juga menjadi elemen penting. Dalam hal ini, Fadly Amran memilih untuk tidak menunggu sistem berjalan sempurna, tetapi memulai dari langkah yang bisa dilakukan hari ini.
Jika ada kritik soal minimnya data atau evaluasi, maka tugas masyarakat sipil bukanlah menolak, melainkan mengawal, menyempurnakan, dan memastikan keberlanjutannya. Dalam ekosistem demokrasi yang sehat, kritik bukan senjata untuk menghancurkan, melainkan alat untuk membangun lebih baik.
Kadang, langkah kecil yang dianggap gimmick di awal justru menjadi awal dari gerakan yang lebih besar dan berarti. (rn/*/pzv)
Komentar