Makassar, RANAHNEWS.com — Kesiapan sektor transportasi nasional menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, awal Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI melakukan dialog dan pendalaman bersama sejumlah mitra strategis untuk memastikan kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kualitas pelayanan transportasi menjelang musim mudik.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai kesiapan tersebut penting mengingat potensi pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang berdasarkan survei Kementerian Perhubungan.
“Momentum mudik adalah peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Karena itu, kesiapan armada, keselamatan perjalanan, serta kualitas pelayanan harus benar-benar dipastikan sejak jauh hari,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor transportasi, energi, dan logistik, di antaranya PT DAM, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Pelita Air, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), PT IAS, PT Angkasa Pura, PT Pertamina, dan Perum Bulog.
Nevi menjelaskan, koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar pengelolaan arus penumpang dapat berjalan optimal serta menghindari penumpukan pada titik-titik tertentu.
“Kita tidak hanya bicara jumlah armada, tetapi juga bagaimana sistem koordinasi antar moda berjalan dengan baik. Integrasi informasi jadwal, pengaturan arus penumpang, dan manajemen operasional harus dilakukan secara terpadu,” jelasnya.
Selain kesiapan transportasi, pembahasan juga mencakup kelancaran distribusi energi dan ketersediaan pangan selama periode Lebaran yang diperkirakan meningkatkan kebutuhan logistik.
Nevi menilai sistem pemantauan terpadu secara real-time antar BUMN juga perlu diperkuat guna mendeteksi potensi kendala operasional selama masa puncak mudik.
“Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat. Ini penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh operator transportasi agar memastikan standar keselamatan sebelum armada dioperasikan, termasuk melalui pemeriksaan kelaikan operasional secara menyeluruh.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)
Komentar