Padang, RANAHNEWS – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, merespons demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumbar pada Senin, 21 April 2025. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa, namun tetap harus dilakukan dengan mengedepankan etika, moral, dan dialog yang konstruktif.
Muhidi menyampaikan bahwa dalam kultur masyarakat Sumbar, penyampaian aspirasi perlu memperhatikan nilai-nilai luhur yang bersandar pada falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Oleh karena itu, menurutnya, penyampaian kritik dan tuntutan sebaiknya tetap dilakukan dengan cara yang santun dan menghargai sesama.
Dalam keterangannya pada Kamis, 24 April 2025, ia menyampaikan pentingnya demonstrasi yang disertai dengan tema yang jelas dan tujuan yang spesifik agar pemerintah atau lembaga terkait dapat merespons secara tepat. Ia juga menyoroti ajakan dialog dari Kapolda Sumbar kepada massa aksi yang semestinya menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, namun tidak dimanfaatkan oleh mahasiswa.
“Silakan menyampaikan aspirasi. DPRD siap menampung semua suara masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Tapi, aspirasi itu perlu jelas agar kami bisa menindaklanjutinya dengan kebijakan yang tepat sesuai fungsi kami sebagai wakil rakyat,” ujar Muhidi.
Ia mengajak mahasiswa sebagai bagian dari generasi penerus bangsa untuk aktif menyuarakan kepentingan publik, namun dengan cara yang bermartabat, tertib, dan tetap dalam koridor hukum. Dengan begitu, aspirasi dapat sampai secara utuh dan membuka peluang bagi terwujudnya perubahan yang nyata. (rn/*/pzv)
Komentar