Padang, RANAHNEWS.com — Pendangkalan muara sungai pascabanjir bandang 27 September 2025 di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, menghambat aktivitas melaut nelayan dan diperparah dengan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini disampaikan langsung kepada Anggota DPR RI Komisi IV Rahmat Saleh saat kunjungan pada Sabtu (2/5/2026) siang.
Nelayan menyebut tumpukan lumpur dan kayu di muara membuat kapal sulit keluar masuk, sehingga harus menunggu air pasang untuk melaut.
“Sekarang kami tidak bisa bebas keluar masuk muara. Kalau pulang malam atau cuaca buruk, risikonya sangat tinggi,” ujar Didit, perwakilan nelayan.
Ia menjelaskan sekitar 25 hingga 35 nelayan terdampak langsung, dengan puluhan kapal tidak dapat beroperasi normal. Dampaknya, pendapatan menurun karena waktu melaut menjadi terbatas.
Selain itu, nelayan juga menghadapi kesulitan memperoleh BBM, yang membuat sebagian kapal tidak bisa beroperasi.
“Kalau muara dangkal kami tidak bisa keluar, BBM juga susah. Jadi benar-benar terhimpit,” kata Didit.
Menurut nelayan, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan adanya sedimentasi tebal serta tumpukan kayu di dasar muara yang memperparah aliran sungai. Mereka khawatir kondisi tersebut berpotensi memicu dampak lebih besar jika tidak segera ditangani.
Menanggapi hal itu, Rahmat Saleh menilai persoalan tersebut perlu penanganan segera karena berdampak langsung pada penghidupan masyarakat pesisir.
“Ini harus cepat ditangani, tapi juga harus tepat secara kajian. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Ia menyebut pendangkalan sungai berada dalam kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS), namun dampaknya berkaitan dengan sektor perikanan yang menjadi lingkup Komisi IV DPR RI.
Rahmat memastikan aspirasi nelayan, termasuk persoalan BBM dan akses muara, akan dibawa ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi lintas sektor.
“Ini akan kita dorong di pusat agar ada solusi nyata untuk nelayan,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar