Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com – DPRD Kabupaten Solok memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan saat kunjungan kerja komisi-komisi DPRD ke sejumlah wilayah di Kabupaten Solok.
Pemanggilan OPD tersebut merupakan agenda resmi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.3/01/Bamus DPRD/2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD, yang dilaksanakan melalui rapat kerja masing-masing komisi dengan mitra terkait.
Dalam kunjungan lapangan sebelumnya, DPRD menemukan berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah daerah.
Sejumlah isu yang mencuat meliputi lahan pertanian terdampak bencana, kondisi infrastruktur, ketersediaan air bersih, pengelolaan kepariwisataan, penyakit hewan dan hama pertanian, hingga persoalan mutu pendidikan, termasuk pungutan uang komite sekolah yang dinilai membebani masyarakat.
Seluruh temuan tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat kerja, tidak hanya untuk menginventarisasi persoalan, tetapi juga merumuskan solusi agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tuntas.
Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Solok memanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Inspektorat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok, serta sejumlah komite sekolah dan kepala sekolah SD dan SMP. Pembahasan difokuskan pada tata kelola pendidikan, transparansi pungutan, serta upaya peningkatan mutu pendidikan.
Sementara itu, Komisi II menggelar rapat kerja dengan Dinas Pertanian dan jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk membahas persoalan pertanian pascabencana serta ketersediaan air bersih yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Adapun Komisi III memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Dinas Pertanian, dengan fokus pembahasan pada kondisi infrastruktur, pengelolaan destinasi wisata, dan dukungan sektor pertanian terhadap perekonomian masyarakat.
Dalam rapat-rapat tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok secara bergantian menyampaikan kondisi lapangan serta keluhan masyarakat secara kritis dan konstruktif.
DPRD menegaskan pentingnya peran OPD dalam merespons aspirasi masyarakat dengan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Salah satu sorotan disampaikan anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra, Hafni Hafiz, yang mengkritik pengelolaan kepariwisataan di kawasan Alahan Panjang Resort. Ia menilai masih terdapat persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.
“Saya tidak mengenal kompromi jika sudah menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegas Hafni Hafiz dalam rapat kerja tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar bekerja secara maksimal, profesional, dan bertanggung jawab demi mewujudkan visi dan misi Bupati Solok dalam lima tahun ke depan.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Solok berharap seluruh OPD menindaklanjuti hasil evaluasi secara serius agar persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan dan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (E_J)
Komentar