Dharmasraya, RANAHNEWS – Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan integritas pengawasan Pilkada, Bawaslu Dharmasraya menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek), Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024. Kegiatan yang berlangsung pada 14-16 November 2024 di Balcone Hotel and Resort ini menggandeng Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai narasumber utama.
Acara ini diikuti oleh jajaran Ketua, Koordinator Divisi Hukum, Kepala Sekretariat, serta staf hukum Bawaslu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Total, 19 kabupaten/kota turut serta, menjadikan forum ini ajang strategis untuk memperkuat pemahaman hukum terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada.
Tingkatkan Kompetensi Hukum Demi Pilkada yang Adil.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan menghadapi segala kemungkinan, termasuk perselisihan hasil pemilihan.
“Dengan bimbingan dari Mahkamah Konstitusi, kami berharap dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih profesional dan berintegritas. Setiap langkah harus sesuai dengan prosedur hukum demi menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, SH, MH, yang membuka acara, menggarisbawahi pentingnya objektivitas dan kecermatan dalam menangani sengketa Pilkada.
“Keadilan pemilu hanya bisa terwujud jika setiap kasus ditangani dengan jernih dan sesuai prosedur. Dalam kegiatan ini, peserta akan memahami detail prosedur pengajuan gugatan, tata cara menyusun alat bukti, hingga praktek penyusunan keterangan tertulis,” jelasnya.
Pemahaman Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Melalui Bimtek ini, peserta mendapatkan bekal penting tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Materi yang disampaikan mencakup prosedur formal pengajuan perkara, pengelolaan alat bukti, serta praktik nyata menyusun keterangan tertulis sesuai standar MK.
Ketua Bawaslu Dharmasraya, yang turut hadir dalam acara, menyatakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Bimtek.
“Ini menjadi momen krusial bagi kami untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi sengketa. Pemahaman yang diperoleh akan memperkuat posisi kami sebagai lembaga pengawas yang menjunjung tinggi keadilan,” ujarnya.
Kunci Pilkada Damai: Profesionalitas dan Integritas
Dengan berakhirnya Bimtek ini, diharapkan Bawaslu di seluruh Sumatera Barat, termasuk Dharmasraya, semakin solid dalam menghadapi dinamika Pilkada 2024. Profesionalitas dalam penyelesaian sengketa menjadi kunci mewujudkan Pilkada yang damai dan adil.
Langkah Bawaslu Dharmasraya ini tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap penyelenggaraan Pilkada yang bersih, tetapi juga menjadi wujud nyata kesiapan menghadapi tantangan demokrasi di masa depan. (rn/*/Yanti)
Komentar