Jakarta, RANAHNEWS.com — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kg guna menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.
Menurut Nevi, langkah tersebut merupakan kebijakan yang tidak mudah, namun perlu diambil mengingat dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada harga energi internasional.
Ia menjelaskan, ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih cukup tinggi, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Meski mendukung, legislator asal Sumatera Barat II itu mengingatkan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk terus memantau harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga ketersediaan stok pangan, termasuk melalui peran Bulog.
Nevi juga menyoroti potensi dampak lanjutan pada sektor transportasi dan logistik yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa, sehingga perlu diantisipasi untuk melindungi pelaku usaha, terutama UMKM.
“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk atau shrinkflation,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat.
“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Nevi menegaskan keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, serta komunikasi publik yang efektif.
“Saya sangat berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar