Oleh: Gilang Gardhiolla Gusvero
Wartawan
RANAHNEWS.com — Sumatera Barat sedang memamerkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Padang dan Bukittinggi masuk papan atas Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, masing-masing peringkat kedua dan kedelapan di Sumatra. Capaian ini layak diapresiasi.
Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumbar justru melambat ke 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen tahun sebelumnya. Di titik inilah pujian perlu dihentikan sejenak, karena ada pertanyaan yang lebih penting: bagaimana daerah yang tampak kompetitif justru bergerak lambat?
Jawabannya mulai terlihat: Sumbar bukan kekurangan potensi, melainkan tersandera birokrasi yang terlalu lamban mengubah potensi menjadi hasil.
Prestasi yang Berhenti di Kota
Masuknya Padang dan Bukittinggi ke papan atas menunjukkan kota-kota tertentu di Sumbar mampu bersaing. Infrastruktur lebih baik, SDM lebih terkonsentrasi, dan akses pasar lebih siap.
Masalahnya, kekuatan itu seperti berhenti di batas kota.
Provinsi bukan hanya Padang dan Bukittinggi. Provinsi adalah gabungan kota dan kabupaten, termasuk wilayah yang masih tertinggal akses, distribusi, dan investasi. Karena itu, dua kota maju tidak otomatis membuat provinsi ikut melesat.
Yang muncul justru paradoks: kota tampak maju, provinsi tetap tertahan.
Ketika Uang Sudah Ada, Tapi Gerak Belum Ada
Paradoks itu semakin terang saat Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, meninjau lokasi banjir di Padang Pariaman.
Untuk Sumbar, pemerintah pusat telah menyiapkan sekitar Rp455 miliar bagi sektor pertanian dan tambahan sekitar Rp500 miliar untuk perkebunan. Dana tersedia sejak Januari 2026.
Namun hingga pertengahan April, realisasinya masih lambat.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta segera disalurkan,” tegas Amran.
Kalimat itu telak. Masalahnya bukan dana. Masalahnya birokrasi.
Di saat petani menunggu benih, lahan menunggu pemulihan, dan ekonomi desa menunggu napas baru, yang bergerak lebih dulu justru berkas.
Musuh Utama: Lambatnya Eksekusi
Kita terlalu sering mengira masalah ekonomi selalu soal anggaran. Padahal berkali-kali yang menghambat justru kecepatan keputusan.
Bantuan terlambat, proyek tersendat, koordinasi berputar, data tak kunjung selesai. Semua tampak administratif, padahal dampaknya nyata: musim tanam hilang, pendapatan turun, harga naik.
Dalam ekonomi, waktu sering lebih mahal dari uang. Dana yang datang terlambat nilainya ikut menyusut.
Di sinilah kritik Dony Oskaria relevan ketika mengingatkan Sumbar bisa jatuh miskin jika tidak diurus dengan baik. Kalimat itu terdengar keras, tetapi perlambatan 3,37 persen menunjukkan ia tidak sedang bercanda.
Yang Dibutuhkan Bukan Rapat Tambahan
Solusinya sebenarnya sederhana.
Percepat keputusan. Pangkas rantai administrasi. Pastikan bantuan sampai saat dibutuhkan, bukan saat masalah lewat. Hubungkan kekuatan kota dengan kabupaten penyangga melalui distribusi, industri pengolahan, dan pasar yang hidup.
Sumbar tidak kekurangan potensi pertanian, perdagangan, pariwisata, maupun SDM. Yang kurang sering kali hanya keberanian bekerja dengan tempo yang sesuai keadaan. Ibarat kata Wartawan Senior Khairul Jasmi, “Kaa ke Kaa saja,”.
Karena krisis tidak menunggu notulen selesai.
Akhirnya, Pilihannya Jelas
Sumatera Barat hari ini punya dua angka: peringkat 2 dan 8 di Sumatra, serta pertumbuhan 3,37 persen.
Yang pertama memberi kebanggaan.Yang kedua memberi peringatan.
Jika birokrasi tetap lambat, peringkat hanya akan jadi pajangan, sementara pertumbuhan terus tertinggal.
Dan sejarah daerah sering membuktikan satu hal: bukan yang kekurangan potensi yang kalah, melainkan yang terlalu lama rapat saat peluang lewat. (***)
Komentar