Jakarta, RANAHNEWS.com — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi menekankan pentingnya penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai prinsip clean and good governance, usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Muhidi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI dan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi. Entry meeting dipimpin Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi.
Muhidi menegaskan, penguatan fungsi pengawasan DPRD menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung transparan dan akuntabel.
“Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, kami berkomitmen memperkuat penerapan clean and good governance di daerah,” ujarnya.
Ia menyebut, pemeriksaan LKPD oleh BPK harus dimaknai sebagai momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga mencermati bahwa tahun 2025 menjadi tahun pertama masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2030, sekaligus masa transisi dalam evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Selain itu, DPRD menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi Sumatera Barat sepanjang 2025, terutama akibat bencana hidrometeorologi. Pemerintah mencatat banjir bandang dan tanah longsor melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan.
Tekanan fiskal daerah juga meningkat seiring kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta pengurangan transfer ke daerah pada APBD 2026.
Di tengah tantangan tersebut, DPRD mencatat capaian positif pada sejumlah indikator makro. Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami perlambatan dari 4,36 persen pada 2024 menjadi 3,37 persen pada 2025 yang dipengaruhi kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial pascabencana.
Muhidi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta kepada pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Menurutnya, pemeriksaan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius dan tepat waktu, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit guna menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. (rn/*/pzv)
Komentar