Padang, RANAHNEWS.com — Evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sepanjang 2025 mengemuka dalam rapat paripurna DPRD, dengan sorotan utama pada tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, dan penanganan dampak bencana yang dinilai belum optimal. Pembahasan itu berlangsung dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Senin (16/3/2026).
DPRD menilai berbagai tantangan yang dihadapi daerah belum sepenuhnya terjawab melalui kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran tersebut.
Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy diwarnai rentetan bencana banjir bandang dan longsor di 16 kabupaten/kota. Bencana tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi itu tercermin dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 3,37 persen pada 2025, turun dibandingkan 4,36 persen pada tahun sebelumnya. DPRD memandang capaian tersebut menunjukkan strategi pemulihan ekonomi pascabencana belum berjalan kuat.
Di sisi lain, ruang fiskal daerah dinilai semakin terbatas akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer dari pemerintah pusat, sehingga berdampak pada kemampuan pelaksanaan program pembangunan.
Meski tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi 5,31 persen, DPRD menilai indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Masih terdapat berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal dan tantangan yang dihadapi ke depan semakin kompleks,” mengemuka dalam forum paripurna.
Untuk memperdalam pembahasan, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji LKPJ 2025 secara lebih komprehensif. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar, mulai dari pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, hingga penanganan dampak bencana secara berkelanjutan. (rn/*/pzv)
Komentar