Padang Panjang, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang Panjang melaporkan secara rinci perkembangan pemulihan pascabencana banjir bandang kepada pemerintah pusat. Laporan berbasis data tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan percepatan pemulihan berjalan terukur dan tepat sasaran.
Progres pemulihan disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian melalui rapat virtual yang digelar dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang, Jumat (9/1/2026). Pemaparan dilakukan oleh Kepala Bappeda Padang Panjang Putra Dewangga, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako I Putu Venda, Kepala Dinas Sosial PPKBPPA Winarno, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Putra Dewangga menyampaikan, hingga 8 Januari 2026, pemulihan pascabencana di Padang Panjang secara umum menunjukkan tren positif dan berjalan relatif lancar. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sektor yang memerlukan percepatan penanganan.
Di sektor pendidikan, tercatat 19 ruang kelas belajar (RKB) PAUD/TK terdampak, terdiri atas enam unit rusak sedang dan 13 unit rusak ringan. Pada jenjang Sekolah Dasar, terdapat 51 RKB terdampak, dengan rincian dua unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan enam unit rusak ringan. Proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak digunakan.
Pada jenjang SMP, sebanyak 33 RKB dilaporkan terdampak. Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK, lima sekolah mengalami kerusakan sedang, dan pada jenjang SLB, dua ruang kelas mengalami kerusakan ringan.
Selain pendidikan, bencana juga berdampak pada infrastruktur dan perekonomian masyarakat. Salah satu kerusakan utama adalah jalan terban sepanjang sekitar 500 meter. Aktivitas ekonomi warga di kawasan Jembatan Kembar atau Jembatan Marga Yasa turut terganggu, sehingga sebagian masyarakat harus direlokasi. Selain itu, satu musala dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan daerah terdampak bencana secara detail dan berbasis data, baik untuk wilayah yang sudah mendekati kondisi normal maupun yang masih membutuhkan percepatan pemulihan.
“Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mendagri.
Ia menyebutkan, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 16 kabupaten dan kota terdampak bencana, dengan tiga daerah yang hingga kini belum sepenuhnya pulih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam.
Pemerintah pusat, lanjutnya, akan memfokuskan perhatian pada daerah dengan kondisi terberat, terutama yang masih mengalami gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mendagri juga menginstruksikan agar pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak dapat segera dilakukan, serta menegaskan bahwa APBD 2026 dapat direvisi karena telah memiliki payung hukum.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan Badan Pusat Statistik bersama pemerintah daerah untuk melakukan pendataan masyarakat yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan akibat bencana. Data tersebut akan diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH).
Rapat virtual tersebut turut diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota terdampak bencana di wilayah Sumatera. (Lala)
Komentar