Padang, RANAHNEWS.com — Pemulihan pascabencana tidak cukup sekadar membangun ulang. Pemerintah Kota Padang Panjang memilih melangkah lebih jauh dengan memastikan setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi mampu memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana di masa depan melalui prinsip Build Back Better dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026–2028.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat mengikuti Rapat Koordinasi Finalisasi Dokumen R3P Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis (8/1/2026).
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada November 2025. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi serta keselarasan data kerusakan dan kerugian antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai dasar perencanaan pemulihan.
Dalam paparannya, Allex menyampaikan bahwa penyusunan R3P Kota Padang Panjang mengedepankan prinsip Build Back Better, yakni pemulihan yang tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Kami menekankan kebijakan strategis berupa relokasi permukiman di kawasan berisiko tinggi serta penetapan zona merah atau no build zone di bantaran Sungai Batang Anai guna mencegah bencana berulang,” ujar Allex.
Ia menjelaskan, perencanaan R3P disusun secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dokumen tersebut juga diselaraskan dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, khususnya pada tujuan pembangunan infrastruktur tangguh bencana dan lingkungan berkelanjutan.
Strategi pelaksanaan R3P dibagi ke dalam beberapa tahapan. Pada jangka pendek tahun 2026, fokus diarahkan pada pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, pemulihan akses layanan dasar, serta rekonstruksi infrastruktur terdampak.
Sementara pada jangka menengah tahun 2027–2028, program diarahkan pada lanjutan rekonstruksi permanen infrastruktur, normalisasi sungai, penguatan tebing permanen, serta pemulihan seluruh sektor yang terdampak bencana.
Total kebutuhan pendanaan seluruh sektor dalam R3P Kota Padang Panjang mencapai Rp410.864.496.200. Rinciannya, kebutuhan tahun 2026 sebesar Rp369.026.643.230, tahun 2027 sebesar Rp32.953.480.000, dan tahun 2028 sebesar Rp30.194.040.000.
Pendanaan tersebut direncanakan bersumber dari APBN sebesar Rp381.604.005.950, APBD Provinsi Sumatera Barat Rp20.675.000.000, APBD Kota Padang Panjang Rp28.215.157.280, serta dukungan masyarakat dan dunia usaha.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 27 November 2025 di Kota Padang Panjang tercatat menelan 45 korban meninggal dunia, terdiri dari 26 warga Padang Panjang, 18 warga luar daerah, dan satu orang belum teridentifikasi. Selain itu, 17 orang dilaporkan hilang, 1.368 warga terdampak, serta 17 sektor terdampak yang mencakup permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.
Allex juga menegaskan bahwa berdasarkan PMK Nomor 97 Tahun 2025, kapasitas fiskal Kota Padang Panjang berada pada kategori rendah. Sementara itu, kebutuhan pendanaan dari APBD kota pada tahun 2026 mencapai Rp28,21 miliar.
“Kondisi ini membuat kami berharap adanya relaksasi Transfer ke Daerah serta dukungan kuat dari pemerintah pusat dan provinsi agar pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Ia berharap dokumen R3P tersebut dapat menjadi dasar yang kuat bagi dukungan pendanaan lintas kementerian dan lembaga.
“Dengan dukungan tersebut, pemulihan pascabencana dapat berlangsung cepat, tepat, dan berkelanjutan demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menegaskan bahwa dokumen R3P merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan penganggaran rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana di daerah.
“R3P harus disusun secara komprehensif, berbasis data kerusakan dan kerugian yang valid, serta selaras dengan kebijakan nasional agar penanganan pascabencana berjalan tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat koordinasi strategis tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Arry Yuswandi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. (rn/*/Lala)
Komentar