Padang, RANAHNEWS — DPRD Kota Padang kembali menegaskan perannya sebagai lembaga strategis dalam penguatan fondasi regulasi dan arah pembangunan daerah melalui rapat paripurna yang digelar Senin, 24 November 2025. Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang utama itu, dewan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi para Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri bersama Sekretaris Dewan, Hendrizal Azhar. Hadir pula Wali Kota Padang Fadly Amran, para kepala SKPD, camat, direktur perusahaan daerah, pimpinan RSUD M. Zein, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.
Wakil Ketua Bapemperda, Rafly Boy, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan Propemperda Tahun 2026 didasarkan pada surat Wali Kota Padang tertanggal 20 Agustus 2025 dan hasil rapat Bapemperda pada 10 November 2025. Ia menjelaskan bahwa Propemperda terdiri atas Ranperda inisiatif DPRD serta usulan Pemerintah Kota Padang.
Dalam laporannya, Rafly merinci tiga Ranperda inisiatif DPRD, yaitu penyediaan ruang usaha bagi UMKM yang diusulkan Komisi II, percepatan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum yang diajukan Komisi III, serta Ranperda tentang produk makanan halal yang menjadi inisiatif Komisi IV.
Sementara itu, terdapat 17 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang yang turut masuk dalam Propemperda 2026, mencakup pertanggungjawaban APBD 2025, perubahan APBD 2026, rancangan APBD 2027, pemberian insentif investasi, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tera dan tera ulang alat ukur, perlindungan penyandang disabilitas, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, revisi aturan minuman beralkohol, rencana pembangunan perumahan, kawasan tanpa rokok, pencabutan sejumlah peraturan lama, penguatan lembaga adat, revisi regulasi pajak dan retribusi daerah, rencana tata ruang wilayah 2026–2055, serta perubahan struktur perangkat daerah.
Paripurna kemudian berlanjut pada penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, yang berisi catatan, rekomendasi, dan penyempurnaan untuk memastikan arah pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pemerintah pusat.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam pembahasan APBD 2026. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai bentuk penghargaan atas proses deliberatif antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah kita baru saja menetapkan anggaran 2026. Tentu dengan segala keterbatasan, namun Alhamdulillah kita bisa menyepakati struktur pembangunan yang akan kita jalankan di tahun 2026,” ujarnya.
Fadly menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen merealisasikan program-program unggulan, meskipun terdapat penyesuaian anggaran. Ia menambahkan bahwa Pemko Padang akan terus mencari alternatif sumber pembiayaan di luar APBD untuk menjaga keberlanjutan program prioritas.
“Kita tetap meyakini bahwa program-program unggulan ini harus kita realisasikan. Inilah yang menjadi pembahasan bersama DPRD bagaimana program unggulan tetap tercapai, meskipun APBD dirampingkan sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.
Fadly menekankan bahwa penyempurnaan yang dilakukan DPRD tetap menjaga fokus pembangunan daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Program Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, serta program prioritas lainnya tetap menjadi komitmen utama.
“Program-program unggulan seperti Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, dan lainnya tetap harus direalisasikan. Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” jelasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, sebagai langkah final menuju pengesahan anggaran pembangunan daerah. (adv)
Komentar