Padang, RANAHNEWS – Pemerintah Kota Padang bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (10/9/2025). Rakor ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sistem pengawasan agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam menjalankan setiap proses secara tertib dan sesuai aturan.
“Integritas bukan sekadar soal kejujuran, tetapi juga komitmen dan konsistensi dalam mengelola pemerintahan secara bersama-sama. Jika prosesnya amburadul, tetap membuka celah bagi penyimpangan,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, pengawasan MCSP harus menyentuh seluruh aspek, termasuk hal mendasar seperti pengarsipan dan digitalisasi dokumen, yang dinilai penting untuk memperkuat transparansi serta memudahkan pemantauan kepatuhan perangkat daerah.
“Kota Padang harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan transparansi. Dengan memperkuat MCSP, praktik koruptif akan sulit bergerak karena bisa terdeteksi sejak dini,” tegas Fadly.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, menekankan bahwa rakor ini bertujuan mendorong Pemko Padang meningkatkan capaian MCSP sekaligus memperkuat mitigasi pencegahan korupsi. Menurutnya, potensi penyimpangan harus dicegah sejak awal melalui pengawasan yang ketat, terutama di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Proyek strategis, pokir, maupun hibah harus sesuai prosedur dan standar operasional. Sementara PBJ wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP. Risiko dan potensi fraud harus diminimalisir, khususnya di bidang PBJ yang menyumbang sekitar 70 persen kasus korupsi,” ungkap Harun.
Sementara itu, Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menjelaskan bahwa supervisi MCSP kali ini difokuskan pada PBJ, mengingat sektor tersebut paling rawan penyimpangan. Ia mengungkapkan, pada 2024 nilai MCSP Kota Padang mencapai 94,99, menempatkan Padang di peringkat pertama di Sumatera Barat dan kedua se-Sumatera.
“Seluruh data yang disampaikan ke KPK sebagian sudah diverifikasi, sebagian lagi masih dalam proses. Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi, mulai dari perencanaan, penganggaran, PBJ, pengelolaan barang milik daerah, pendapatan pajak, APIP, hingga pelayanan publik, dapat dimaksimalkan agar capaian terbaik bisa dipertahankan,” jelas Isrin.
Rakor ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama pimpinan OPD serta jajaran terkait yang menangani 10 proyek strategis, hibah, dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang. (rn/*/pzv)
Komentar