Jakarta, RANAHNEWS.com — Pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan masyarakat, termasuk daerah penghasil. Karena itu, pengiriman komoditas tambang dan gas langsung ke negara pembeli tanpa melalui negara perantara dinilai penting untuk memastikan penerimaan devisa dan pajak tercatat optimal di Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, yang mendukung instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas dilakukan langsung ke negara tujuan.
Zigo yang juga Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar itu menilai, penataan jalur ekspor merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memperkuat pencatatan transaksi perdagangan Indonesia.
Menurutnya, pengiriman komoditas melalui negara perantara berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang semestinya diterima Indonesia, terutama dari sisi devisa dan penerimaan pajak.
“Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo, Selasa (3/11/2026).
Ia menilai, instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia merupakan langkah tegas untuk memperkuat kendali Indonesia atas perdagangan komoditas tambang dan gas. Jalur perdagangan sumber daya alam, menurutnya, harus mengutamakan kepentingan nasional dan tidak memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor Indonesia.
“Instruksi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar ekspor komoditas tambang dan gas tidak lagi transit di negara perantara adalah sikap yang sangat tepat dan bernyali untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga,” ujar Zigo.
Selain memperkuat penerimaan negara, pengiriman langsung kepada pembeli juga dinilai dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional maupun hubungan geopolitik.
“Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” katanya.
Zigo, wakil rakyat dari Sumatera Barat itu, juga menekankan pentingnya memperkuat tata kelola pertambangan agar pengelolaan kekayaan alam tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi turut membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di daerah penghasil.
Ia mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk membuka kesempatan bagi kontraktor lokal.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha daerah akan memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi di wilayah masing-masing. Dengan demikian, aktivitas pertambangan dapat menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Selain itu, Zigo mendukung penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai instrumen pengendalian pasokan komoditas. Pengaturan produksi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mendukung stabilitas harga komoditas nasional.
Pada sektor hilirisasi, ia menekankan perlunya pembangunan smelter yang berorientasi pada pengolahan hingga menghasilkan produk jadi atau produk akhir. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memperoleh nilai tambah lebih besar dari kekayaan alamnya dan tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan agar produk energi dan mineral Indonesia yang diekspor dikirim langsung ke negara tujuan. Arahan tersebut disampaikan saat membuka Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil secara khusus meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan pengiriman gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dilakukan langsung kepada negara pembeli.
Melalui penataan jalur ekspor, penguatan hilirisasi, serta pelibatan pengusaha lokal, Zigo berharap pengelolaan sumber daya alam Indonesia semakin memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Baginya, kekayaan alam Indonesia harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa dan hasil pengelolaannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. (rn/*/pzv)
Komentar