Jakarta, RANAHNEWS.com — Pemerintah Kota Padang memperkirakan membutuhkan anggaran Rp25 miliar hingga Rp30 miliar untuk menuntaskan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Balai Gadang pada 2027. Kebutuhan anggaran tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait dalam audiensi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP RI itu membahas dukungan infrastruktur bagi pembangunan Huntap untuk korban bencana hidrometeorologi November 2025. Selain itu, audiensi juga membahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur.
Dalam pertemuan tersebut, Fadly menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan sekitar 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntap tersebut dilaksanakan melalui sejumlah sumber pembiayaan dan dukungan berbagai pihak, di antaranya Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” kata Fadly.
Menurutnya, pembangunan hunian bagi korban bencana perlu diikuti penyediaan infrastruktur pendukung agar masyarakat dapat menempati rumah baru dengan layak.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang berharap Kementerian PKP dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan PSU, terutama di kawasan Huntap Balai Gadang.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” ujarnya.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah mengembangkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk mendukung pembangunan.
Menurut Maruarar, pembiayaan pembangunan daerah tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Maruarar.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria. (rn/*/pzv)
Komentar