Padang, RANAHNEWS.com — Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat membantu warga terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah pada 10 Oktober 2026. Ia juga menekankan percepatan penanganan infrastruktur rawan banjir dan pendataan rumah rusak sebagai dasar penentuan langkah pemulihan.
Arahan tersebut disampaikan Fadly Amran saat memimpin rapat bulanan (monthly meeting) Pemerintah Kota Padang bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (12/10/2026). Rapat itu dihadiri jajaran asisten sekretaris daerah dan pimpinan OPD di lingkungan Pemko Padang.
Fadly meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana. Bantuan harus disalurkan secara cepat dan sesuai kebutuhan warga.
“Dalam penanganan bencana, kita harus benar-benar merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Jika masyarakat membutuhkan bantuan, saya minta seluruh jajaran bergerak cepat dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” ujar Fadly.
Ia juga meminta OPD yang memiliki banyak personel untuk turun langsung membantu warga terdampak, termasuk mereka yang mengalami kerusakan rumah dan kehilangan kenyamanan akibat bencana.
“Saya juga meminta melalui Pak Sekda, OPD yang memiliki banyak personel agar ikut turun langsung membantu warga kita yang rumah dan keluarganya terdampak bencana. Jangan biarkan masyarakat menghadapi kondisi ini sendirian,” katanya.
Selain bantuan langsung, Fadly menekankan percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan untuk penanganan banjir, terutama di kawasan rawan bencana. Koordinasi antarpihak diminta diperkuat agar pekerjaan segera rampung tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir meminta para camat segera menyampaikan data rumah warga yang rusak serta kondisi wilayah terdampak banjir, khususnya di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji. Data tersebut diperlukan agar OPD terkait dapat menentukan bentuk penanganan, termasuk perbaikan rumah atau relokasi apabila diperlukan.
“Kita perlu tegaskan mana rumah yang dipertahankan dan perlu direlokasi dari Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk itu, kita harus segera mempercepat revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang,” ujar Maigus.
Dalam rapat tersebut, Fadly juga mengapresiasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang atas capaian penghargaan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026.
Penghargaan dari Kementerian Hilirisasi dan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia itu menempatkan Kota Padang pada peringkat keenam tingkat nasional.
Fadly berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.
“Kita berharap tahun depan Kota Padang dapat meraih peringkat pertama di Indonesia. Capaian yang telah diraih saat ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Fadly secara resmi melepas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Corri Saidan, yang memasuki masa purna tugas pada 31 Oktober 2026. Pelepasan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas pengabdiannya selama 34 tahun 9 bulan di Pemerintah Kota Padang. (rn/*/pzv)
Komentar