Padang, RANAHNEWS.com — Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan pengalaman Kota Padang menghadapi berbagai bencana sekaligus menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menjadi narasumber Seminar Kebencanaan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Komisariat Wilayah (Komwil) I di Santika Hotel, Rabu (30/9/2026).
Di hadapan delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi, Fadly menjelaskan Kota Padang memiliki potensi bencana cukup tinggi. Kondisi geografis dan posisi Padang yang berada di kawasan Ring of Fire membuat daerah tersebut berpotensi menghadapi banjir, longsor, gempa bumi hingga tsunami.
“Pada 2025 lalu Kota Padang ditimpa bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, ribuan rumah terdampak, kerusakan infrastruktur, pertanian dan perikanan terdampak. Selain itu, pada 3 Agustus 2026 lalu terjadi anomali hujan ekstrem yang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah,” ujar Fadly.
Dalam upaya memulihkan kondisi pascabencana 2025, Pemerintah Kota Padang mendapat dukungan pemerintah pusat sebesar Rp4 triliun. Dukungan tersebut digunakan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur, termasuk bendungan yang terdampak bencana.
Fadly mengatakan pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas BPBD dan kesiapsiagaan masyarakat, menurutnya, perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Kami juga melakukan pembelian tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Danantara, serta sektor swasta dengan alokasi Huntap sebanyak 533 unit,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana.
“Kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat hingga tingkat paling bawah dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Early warning system, pelatihan-pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan,” ujar Fadly.
Seminar tersebut turut menghadirkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar yang juga Wali Kota Padang periode 2004–2014, serta perwakilan BNPB dan BPBD Sumatera Barat sebagai narasumber.
Kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang Tarmizi Ismail, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Padang Didi Aryadi, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Sekretaris Komwil I Apeksi Muhammad Sofyan, delegasi 24 kota anggota Komwil I Apeksi, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta camat dan lurah se-Kota Padang.
Seminar juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antarpemerintah kota untuk membantu daerah yang terdampak bencana. Penandatanganan dilakukan oleh kepala pelaksana BPBD dari 24 kota anggota Komwil I Apeksi. (rn/*/pzv)
Komentar