Padang, RANAHNEWS.com — Pengelolaan aset daerah menjadi perhatian Komisi II DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat, Selasa (6/10/2026). Pengawasan tersebut mencakup percepatan sertipikasi tanah aset pemerintah, penyelesaian sengketa pertanahan, serta penguatan integrasi data aset antara BPN dan pemerintah daerah.
Rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan pengelolaan dan permasalahan aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang.
Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi menghadiri kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Rombongan, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas berbagai persoalan strategis dalam pengelolaan dan pengamanan aset daerah.
“Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan untuk memastikan tata kelola aset negara, baik BMD maupun BUMD di Provinsi Sumatera Barat, berjalan sesuai dengan asas kepastian hukum dan tertib administrasi. Kami mendorong adanya percepatan dalam sertipikasi tanah aset Pemda serta integrasi data pertanahan yang solid antara BPN dan pemerintah daerah,” ujar Agun.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk meminimalkan sengketa pertanahan sekaligus menyelamatkan aset-aset negara.
“Kami sangat menyambut baik kunker spesifik ini. Harapan kami, koordinasi dan pengawasan langsung dari Komisi II DPR RI ini dapat memberikan bimbingan, arahan, serta solusi atas berbagai tantangan pengawasan aset yang dihadapi pemerintah daerah,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menegaskan Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen mengelola BMD secara tertib, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan aset yang baik menjadi salah satu fondasi dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Pariaman terus berkomitmen untuk mengelola Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah serta mendukung optimalisasi pelayanan publik,” katanya.
Mulyadi berharap kunjungan kerja tersebut dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap pengelolaan aset serta BUMD di Kota Pariaman.
“Semoga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini semakin memperkuat tata kelola aset dan BUMD di Kota Pariaman agar lebih memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (rn/*/pzv)
Komentar