Soroti Anggaran Giant Sea Wall, Nevi Zuairina Minta Nelayan dan Lingkungan Dilindungi

Jakarta, RANAHNEWS.com — Perlindungan masyarakat pesisir, kelestarian ekosistem mangrove, dan keberlanjutan lahan pertanian produktif menjadi perhatian dalam rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa. Komisi IV DPR RI meminta pembangunan tanggul laut raksasa tersebut tidak mengabaikan kepentingan nelayan maupun membuka peluang pemanfaatan kawasan pesisir untuk kepentingan komersial.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta pembangunan tanggul laut raksasa.

Nevi menegaskan, pihaknya mendukung langkah pemerintah melindungi kawasan Pantai Utara Jawa dari ancaman banjir rob dan abrasi. Namun, pelaksanaan proyek harus memastikan masyarakat pesisir dan lingkungan tidak menjadi pihak yang dirugikan.

“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah melindungi kawasan Pantura dari banjir rob dan abrasi. Namun, pembangunan ini jangan sampai justru mengorbankan nelayan, merusak mangrove, menghilangkan sawah produktif, atau membuka ruang reklamasi untuk kepentingan properti komersial,” tegas Nevi.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu juga menyoroti desain pembangunan Segmen 3 Teluk Jakarta yang mencantumkan rencana pembangunan dua pulau buatan seluas sekitar 700 hektare dan shorebase sekitar 300 hektare.

Ia meminta BOPPJ memberikan penjelasan mengenai peruntukan daratan baru tersebut. Selain itu, skema pembiayaan dan investasi proyek juga diminta dibuka secara transparan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Nevi adalah alokasi anggaran BOPPJ tahun 2027 sebesar Rp481,1 miliar. Dari total anggaran tersebut, program pemberdayaan komunitas pesisir hanya memperoleh Rp7,91 miliar atau 1,64 persen, sedangkan anggaran monitoring dan evaluasi sebesar Rp1,15 miliar.

Menurutnya, porsi anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir perlu diperkuat agar nelayan dan pembudidaya memperoleh perhatian dalam pelaksanaan pembangunan.

“Anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir harus diperkuat. Nelayan dan pembudidaya tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan yang berlangsung di ruang hidup mereka sendiri,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Nevi meminta perlindungan kawasan mangrove dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh persyaratan lingkungan dan pemanfaatan ruang laut terpenuhi sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

Untuk itu, koordinasi BOPPJ dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah dinilai penting dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Keberhasilan Giant Sea Wall akan diukur selain dari kokohnya tanggul, juga dari terjaganya ekosistem, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Nevi Zuairina. (rn/*/pzv)

Komentar