Ivoni Munir Terima Kunjungan DPRD Sijunjung Bahas Pengawasan Anggaran

Kabupaten Solok, RANAHNEWS.com — Strategi pengawasan keuangan daerah, optimalisasi penerimaan pembiayaan, dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi agenda koordinasi DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Sijunjung. Pertemuan kedua lembaga legislatif tersebut berlangsung di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Selasa (10/11/2026), di Koto Baru.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, S.M., bersama anggota DPRD Kabupaten Sijunjung, Afrizal, S.E., diterima Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor 094/429/Pimp/DPRD-2026.

Dalam agenda tersebut, DPRD Kabupaten Solok menjadi salah satu tujuan koordinasi DPRD Kabupaten Sijunjung, selain DPRD Provinsi Sumatera Barat dan DPRD Kota Pariaman. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 November 2026.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan kedua lembaga untuk saling berbagi pengalaman, gagasan, dan informasi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif, terutama dalam optimalisasi penerimaan pembiayaan serta pemanfaatan SiLPA.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Ivoni Munir, menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi antarlembaga DPRD menjadi langkah positif untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Sijunjung semakin baik. Pertukaran pengalaman juga diharapkan dapat menjadi bahan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antarlembaga legislatif di Sumatera Barat dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. (rn/*/pzv)

Komentar