Jakarta, RANAHNEWS.com — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, membuka peluang penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI untuk merespons polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku telah menjalin komunikasi informal dengan sejumlah anggota DPR lintas fraksi guna membahas kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional tersebut.
Rahmat menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam diskusi publik GEMA Keadilan bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rahmat yang juga Ketua Umum GEMA Keadilan itu mengatakan, penggunaan HMP membutuhkan dukungan kolektif anggota parlemen. Karena itu, komunikasi dengan legislator dari berbagai fraksi mulai dilakukan untuk menyamakan pandangan.
“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” ujar Rahmat.
Meski demikian, ia menegaskan pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal. Penentuan momentum dan kesiapan dukungan anggota DPR menjadi pertimbangan sebelum usulan penggunaan HMP diajukan melalui mekanisme resmi.
Wacana tersebut berkembang di tengah perhatian publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Rahmat menilai polemik persyaratan pendidikan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan prinsip meritokrasi, keadilan hukum, dan kepercayaan generasi muda terhadap kesempatan yang setara.
Menurutnya, persepsi mengenai adanya perlakuan istimewa terhadap anak penguasa dapat memengaruhi optimisme anak muda dalam menempuh pendidikan dan meraih prestasi.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar polemik tersebut tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas dan adil. Kondisi demikian, menurutnya, berpotensi menimbulkan pesimisme di kalangan generasi muda terhadap dunia pendidikan dan kesempatan berkompetisi secara sehat.
Terkait penyelesaian polemik tersebut, Rahmat berpandangan pengunduran diri secara sukarela oleh Gibran dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan.
Namun, apabila opsi tersebut tidak ditempuh, ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional melalui HMP.
Rahmat juga menilai penggunaan hak angket tidak lagi diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan. Meski demikian, ia menegaskan penggunaan HMP tetap harus memenuhi persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku. (rn/*/pzv)
Komentar